NasDem NTT Desak MBG Menyasar Desa dan Daerah Terpencil, Bukan Hanya Perkotaan

KUPANG,JurnalTimor.id– Ketua Fraksi NasDem DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Kasimirus Kolo, M.Si., mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Kasimirus, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut menunjukkan adanya sejumlah hal yang perlu segera dibenahi agar MBG benar-benar mencapai tujuan awal yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Kasimirus Kolo saat dimintai tanggapan terkait pelaksanaan MBG yang belakangan mendapat sorotan akibat berbagai persoalan, mulai dari dugaan monopoli dalam pengelolaan hingga munculnya kasus hukum di sejumlah daerah.

Kasimirus menegaskan, Fraksi NasDem DPRD NTT pada prinsipnya mendukung program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada pembagian makanan bergizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.

“Menurut saya, pemerintah perlu introspeksi diri. Ada yang salah dengan pelaksanaan program ini. Gagasannya memang bagus, yaitu meningkatkan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Tetapi dalam praktiknya justru terjadi monopoli oleh kelompok-kelompok tertentu,” kata Kasimirus.

Ia mengatakan, sejak awal pemerintah menyampaikan bahwa kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG akan melibatkan kelompok tani, peternak, nelayan, serta pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi pelaksanaan program.

Namun, menurut Kasimirus, dalam pelaksanaannya masih banyak kelompok masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG.

“Banyak kelompok tani datang mengeluh kepada kami. Mereka pernah disosialisasikan bahwa nanti akan menyiapkan sayur, tahu, tempe, telur, ikan, dan kebutuhan lainnya. Tetapi ketika program berjalan mereka ditolak karena pengelolanya didominasi kelompok tertentu,” ujarnya.

Kondisi tersebut, kata dia, justru bertolak belakang dengan semangat awal program yang seharusnya dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.

Kasimirus juga menyoroti munculnya berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah. Menurutnya, pemerintah pusat harus terbuka terhadap berbagai kritik dan tidak boleh mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan.

“Bagi saya, pemerintah pusat harus berani merespons tuntutan publik. Kalau ada banyak kekurangan, jangan dipertahankan begitu saja. Harus ada keberanian melakukan perbaikan secara serius,” tegasnya.

Selain mengevaluasi tata kelola, Kasimirus meminta pemerintah meninjau kembali sasaran utama penerima manfaat program. Ia menilai MBG seharusnya lebih diprioritaskan bagi masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses pelayanan dasar.

“Kalau tetap dilanjutkan, lokusnya jangan lagi hanya di sekolah-sekolah perkotaan. Banyak orang tua di kota masih mampu memenuhi kebutuhan makan anaknya. Justru masyarakat di desa-desa yang hingga sekarang mengaku belum pernah menikmati program MBG,” katanya.

Ia mengusulkan agar pemerintah mengubah pola pelaksanaan program dengan memperluas jangkauan ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil sebelum memprioritaskan kawasan perkotaan.

“Rombak polanya. Mulai dari pinggiran, baru masuk ke kota. Jangan sebaliknya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kasimirus menilai keberlanjutan program MBG harus didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus sebanding dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Program ini menggunakan anggaran ratusan triliun rupiah. Pemerintah harus mengevaluasi apakah benar terjadi peningkatan gizi anak, apakah kualitas pendidikan dan kecerdasan meningkat, serta apakah UMKM benar-benar tumbuh karena program ini,” katanya.

Kasimirus menegaskan, evaluasi tersebut penting untuk memastikan program nasional yang menyerap anggaran besar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kalau ternyata dampaknya tidak sesuai harapan, ya pantas dihentikan atau dilakukan perubahan secara menyeluruh. Program nasional harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” pungkasnya.

NasDem NTT Desak MBG Menyasar Desa dan Daerah Terpencil, Bukan Hanya Perkotaan

Berita Terkait

Tinggalkan komentar