Nasional

Saat Indonesia Rayakan 81 Tahun Merdeka, Musi Masih Berjuang dengan Jalan Rusak dan Tanpa MBG

Redaksi Diterbitkan 05:09 WITA 3 menit membaca
Ukuran Teks:
TTU,JurnalTimor.id– Pemerintah Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), menggelar Ibadat Misa Kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Ibadat tersebut berlangsung di Paroki Maria Ratu Oeolo, Kecamatan Musi, dalam suasana khidmat. Kegiatan ini dihadiri Camat Musi Aloysius Neno bersama jajaran staf kecamatan, para kepala desa dan perangkat desa, Ketua dan anggota BPD se-Kecamatan Musi, serta umat Paroki Maria Ratu Oeolo.

Dalam momentum peringatan kemerdekaan itu, Camat Musi Aloysius Neno mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara sungguh-sungguh.

Menurutnya, kemerdekaan tidak hanya diperingati melalui upacara dan kegiatan seremonial, tetapi juga harus diwujudkan melalui kerja nyata dan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Dalam memperingati kemerdekaan ke-81 ini, mari kita isi dengan profesi masing-masing. Aparat menjalankan pelayanan dengan baik, petani bekerja dengan baik, guru menjalankan tugasnya, orang tua membimbing anak-anak, dan anak sekolah harus rajin belajar agar berguna bagi agama dan negara,” ujar Aloysius.

Di tengah suasana peringatan kemerdekaan, Aloysius juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat di wilayah perbatasan RI-RDTL.

Salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan. Akses dari Kecamatan Musi menuju kawasan Jalan Sabuk Merah hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan. Sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan dan berlubang sehingga mengganggu mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Aloysius berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan.

“Harapan kami, jalan dari Musi menuju Jalan Sabuk Merah ini mendapat perhatian pemerintah karena masih ada ruas yang rusak dan berlubang. Ini sangat berkaitan dengan aktivitas masyarakat,” katanya.

Selain infrastruktur, Aloysius juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan, hingga saat ini anak-anak di Kecamatan Musi belum mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Padahal, menurutnya, anak-anak di wilayah perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan program pemerintah tersebut.

“Kami berharap anak-anak di Kecamatan Musi juga bisa mendapatkan program Makan Bergizi Gratis. Jangan sampai anak-anak di wilayah perbatasan tertinggal dibandingkan dengan anak-anak di wilayah perkotaan,” ujarnya.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk pemerataan program pembangunan dan pelayanan dasar.

Sementara itu, Pastor Paroki Maria Ratu Oeolo, Romo Emanuel Fkun, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Musi dan seluruh masyarakat yang telah bersama-sama memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui ibadat kenegaraan.

Romo Emanuel mengajak masyarakat untuk terus menjaga kerja sama dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan RI-RDTL.

Ia juga berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin memperhatikan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

“Masyarakat setia dan taat membayar pajak, maka masyarakat juga perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama terkait infrastruktur. Dengan begitu, aktivitas pelayanan dan pekerjaan masyarakat menuju kesejahteraan dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Terkait program MBG, Romo Emanuel menyatakan sependapat dengan Camat Musi. Ia berharap program tersebut segera menjangkau anak-anak di wilayah perbatasan, termasuk di Kecamatan Musi.

Menurutnya, pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintah hingga ke wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan makna kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Semoga perhatian pemerintah tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga sampai ke wilayah perbatasan. Masyarakat di sini juga bagian dari Indonesia dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan serta pembangunan,” pungkasnya.

Tinggalkan komentar