Antalya — Persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 31) yang akan digelar di Antalya, Turki, pada November 2026 mulai memanas. Pertemuan pra-KTT yang berlangsung pekan ini menyoroti jurang pemisah yang kian melebar antara komitmen finansial negara maju dan kebutuhan riil negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim global.
Berdasarkan laporan terbaru dari komite panel ahli PBB, dana bantuan iklim global saat ini masih tertinggal jauh dari target alokasi tahunan yang disepakati. Hal ini memicu gelombang desakan dari koalisi negara-negara berkembang agar regulasi pendanaan dirombak total dalam KTT utama mendatang.
“Kami tidak bisa lagi bertumpu pada janji di atas kertas. Tanpa adanya transfer teknologi dan kepastian dana hibah yang fleksibel, target pembatasan suhu global maksimal 1,5 derajat Celsius akan menjadi kemustahilan,” tegas perwakilan delegasi aliansi negara kepulauan dalam konferensi pers virtual.
Tiga Poin Krusial yang Menjadi Perdebatan
Negosiasi bilateral pra-COP 31 sejauh ini masih tertahan pada beberapa isu sensitif. Para pengamat internasional mencatat ada tiga poin utama yang memicu perdebatan sengit antar-blok negara:
- Mekanisme Kerugian dan Kerusakan (Loss and Damage): Negara berkembang menuntut pencairan dana kompensasi langsung untuk wilayah yang terdampak bencana iklim ekstrem tanpa skema utang baru.
- Transisi Bahan Bakar Fosil secara Adil: Penentuan linimasa penghapusan subsidi batu bara dan minyak bumi yang dianggap mencekik pertumbuhan ekonomi negara-negara berpenghasilan rendah.
- Ketidakseimbangan Finansial: Laporan menyebutkan hampir 70% bantuan iklim saat ini masih berbentuk pinjaman komersial, bukan dana hibah (grant), yang justru menambah beban utang luar negeri negara dunia ketiga.
Kolaborasi Australia-Turki dalam Presidensi Bersama
Ada yang berbeda pada gelaran tahun ini. COP 31 akan mengusung skema kerja sama unik di mana Turki bertindak sebagai tuan rumah fisik di Antalya, sementara Australia memegang kendali penuh sebagai “Presiden Negosiasi”. Langkah ini diambil untuk menjembatani kepentingan geopolitik wilayah Barat dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang rentan terhadap kenaikan permukaan air laut.
Meskipun kolaborasi ini membawa angin segar, para analis memperingatkan bahwa tantangan implementasi di lapangan tetap berat, terutama dengan adanya eskalasi ketegangan geopolitik global yang sering kali mengaburkan fokus pada isu lingkungan.
