Resmi Dilantik, 23 Ketua DPD dan DPC Hanura se-NTT Siap Jalankan Amanah Periode 2025-2030

KUPANG, JurnalTimor.id– Sebanyak 23 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) se-Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2025-2030 resmi dilantik di Kota Kupang, Rabu (22/7/2026).

Pelantikan tersebut dipimpin Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Marwan Paris, dan dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Hanura, Benny Rhamdani.

Pelantikan ini sekaligus menandai kembalinya Refafi Gah sebagai Ketua DPD Partai Hanura NTT untuk memimpin organisasi politik tersebut di tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, Refafi Gah menyebut pelantikan pengurus DPD dan DPC Hanura se-NTT sebagai momentum bersejarah sekaligus memiliki tanggung jawab politik yang besar.

Menurutnya, pelantikan tersebut tidak boleh dimaknai hanya sebagai agenda seremonial organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk menentukan arah perjuangan Partai Hanura di NTT.

“Hari ini kita sedang menyaksikan sebuah momentum penting yang memiliki makna strategis dan tanggung jawab sejarah. Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi peristiwa politik yang menentukan arah perjuangan Hanura di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Refafi.

Ia menegaskan, Hanura harus kembali hadir dan bekerja di tengah masyarakat. Refafi bahkan mengibaratkan pelantikan tersebut sebagai momentum untuk membangunkan “singa yang sedang tidur” agar kembali bergerak dan memperkuat perjuangan partai di seluruh wilayah NTT.

Refafi juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan arahan Ketua Umum DPP Hanura serta memperkuat loyalitas seluruh kader dalam membesarkan partai.

“Jangan pernah ragu akan komitmen dan loyalitas kami untuk membesarkan Partai Hanura di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami berjanji untuk melaksanakan perintah Ketua Umum, terus bekerja dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang menantikan kehadiran kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Refafi juga menyinggung hubungan politik dengan sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut, termasuk Wali Kota Kupang Cristian Widodo dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Ia mengatakan, perjalanan politik setiap orang bisa berbeda, namun perbedaan pilihan politik tidak seharusnya menghilangkan semangat untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat NTT.

“Kita pernah berjuang bersama, berdiri di garis yang sama dan berlari dalam semangat yang sama. Meski pada akhirnya kita menempuh jalan politik yang berbeda, perbedaan jalan itu tidak pernah memisahkan nilai dasar perjuangan kita,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang dr.Cristian Widodo memberikan apresiasi terhadap Partai Hanura yang dinilainya telah memberikan kontribusi dalam perjalanan pembangunan Kota Kupang maupun NTT.

dr.Cristian mengatakan, pelantikan pengurus Hanura se-NTT tidak seharusnya hanya dipandang sebagai agenda rutin partai politik. Lebih dari itu, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan hanya agenda rutin sebuah partai politik, bukan hanya agenda pelantikan seremonial. Ini adalah sebuah momentum di mana kita menegakkan kembali komitmen kita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Menurut Cristian, setiap elemen masyarakat memiliki cara dan jalur masing-masing dalam memberikan pengabdian. Ada yang memilih berjuang melalui partai politik, pelayanan gereja, kegiatan sosial maupun melalui birokrasi pemerintahan.

Namun, kata dia, seluruh jalan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan para pengurus partai agar tidak menjadikan jabatan sebagai ukuran kekuasaan semata.

“Ini bukan tentang siapa yang berhasil menduduki jabatan ketua, sekretaris atau bendahara. Ini tentang siapa yang paling mampu mendengar dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi,” ujarnya.

Cristian menambahkan, otoritas yang dimiliki seorang pemimpin bukan sekadar kewenangan atau kekuasaan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pesan serupa disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Noldy Hosea Pellokila, yang hadir mewakili Gubernur NTT.

Noldy mengatakan, pembangunan NTT bukan menjadi tanggung jawab pemerintah atau satu partai politik saja. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama, kolaborasi dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat.

” Membangun NTT adalah kerja bersama, kerja kolaborasi dan kerja gotong royong. Hari ini kita sedang menghadapi banyak tantangan, tetapi kita juga memiliki banyak peluang,” katanya.

Ia menyebut sejumlah agenda pembangunan yang masih menjadi perhatian pemerintah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar hingga pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata dan UMKM.

Karena itu, Noldy mengajak Partai Hanura dan seluruh partai politik di NTT untuk menjadi mitra pemerintah yang kritis sekaligus konstruktif.

“Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi, namun kritik yang disertai solusi akan jauh lebih berarti karena mampu mendorong perubahan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap pelantikan pengurus Hanura tidak berhenti pada pergantian struktur organisasi, tetapi menjadi awal dari pengabdian yang lebih besar kepada masyarakat.

“Jabatan adalah amanah, kepercayaan masyarakat adalah tanggung jawab dan politik akan selalu menemukan martabatnya apabila benar-benar digunakan untuk melayani rakyat,” tegas Noldy.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Hanura Benny Rhamdani menegaskan komitmen partainya untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk NTT.

Benny menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antardaerah. Ia mempertanyakan sejauh mana kekayaan sumber daya alam NTT telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerah tersebut.

“Partai Hanura memiliki catatan-catatan. Daerah ini adalah daerah yang kaya secara sumber daya alam. Apakah kekayaan itu sudah dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Nusa Tenggara Timur? Kita harus berani mengatakan belum,” tegas Benny.

Menurut Benny, Partai Hanura tidak ingin melihat adanya daerah yang diperlakukan sebagai “anak emas”, sementara daerah lain, khususnya di kawasan timur Indonesia, justru tertinggal dan hanya menjadi penonton atas kekayaan sumber daya alamnya sendiri.

Ia menilai, arah pembangunan Indonesia harus berubah dari pendekatan yang terlalu berpusat pada Pulau Jawa menuju pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

“Setiap wilayah di Republik ini adalah anak kandung Republik yang memiliki hak yang sama dalam bernegara dan memiliki hak yang sama dalam menikmati semua kekayaan sumber daya alamnya,” katanya.

Benny juga mengingatkan seluruh kader Hanura agar tidak menjadikan partai politik lain sebagai musuh. Menurutnya, perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi seluruh partai memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyat.

“Dalam demokrasi ada kontestasi, tetapi dalam politik ada kolaborasi. Partai-partai politik lain bukan musuh dan bukan lawan. Mereka adalah kawan dalam perjuangan untuk menuntaskan cita-cita proklamasi dan tujuan negara kita,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen politik di NTT untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah di atas kepentingan kelompok.

Benny juga mengaku memiliki kesan khusus terhadap NTT. Ia menyebut NTT sebagai daerah yang memiliki kekayaan adat dan budaya, keindahan alam serta masyarakat yang mampu menjaga toleransi di tengah keberagaman suku dan agama.
“Nusa Tenggara Timur adalah provinsi kepulauan yang diciptakan Tuhan saat Tuhan sedang tersenyum,” ungkapnya.

Namun, di balik kekayaan tersebut, Benny menilai masih terdapat persoalan mendasar yang harus diperjuangkan bersama, terutama terkait pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, ia menegaskan Partai Hanura akan terus mendorong perjuangan politik yang berpihak kepada daerah dan masyarakat, termasuk memperjuangkan agar NTT tidak terus berada dalam posisi yang tertinggal dalam pembangunan nasional.

Pelantikan 23 Ketua DPD dan DPC Hanura se-NTT periode 2025-2030 tersebut diharapkan menjadi titik awal konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran Hanura dalam pembangunan daerah.

Dengan kepengurusan baru, Hanura NTT dituntut tidak hanya memperkuat struktur internal partai, tetapi juga mampu hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta ikut mendorong terwujudnya pembangunan NTT yang lebih adil dan merata.

Resmi Dilantik, 23 Ketua DPD dan DPC Hanura se-NTT Siap Jalankan Amanah Periode 2025-2030

Berita Terkait

Tinggalkan komentar