ROTE NDAO,JurnalTimor.id– Polemik keterlibatan wartawan dalam Satuan Tugas (Satgas) pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), berujung pada laporan polisi. Dua akun Facebook dilaporkan ke Polres Rote Ndao atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Laporan tersebut diajukan Ketua DPD Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Rote Ndao, Endang Sidin, pada Minggu (1/11/2026) malam. Kedua akun itu diduga mengunggah konten yang menyerang kehormatan dan profesionalitas wartawan yang tergabung dalam Satgas BBM.
Laporan pertama ditujukan kepada akun Facebook atas nama Junus Mandala Nathalis Mandala. Akun tersebut mengunggah video berdurasi 2 menit 45 detik yang mempersoalkan keterlibatan wartawan dalam Satgas BBM dengan narasi, “Satgas BBM dan WARTAWAN adalah dua peran yang bertolak belakang.”
Atas unggahan tersebut, Endang membuat laporan polisi dengan Nomor LP/B/257/XI/2026/SPKT/POLRES ROTE NDAO/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.
Sementara laporan kedua berkaitan dengan unggahan peserta anonim dalam grup Facebook ARAK (Anak Rote Anti Korupsi). Unggahan berupa poster berbasis kecerdasan buatan (AI) itu memuat foto Ketua dan Bendahara DPD SMSI Rote Ndao dengan judul “MIRIS. Wartawan Berkedok Satgas, Dugaan Mafia BBM Modus Baru.”
Konten tersebut dinilai merugikan kehormatan profesi wartawan. Laporan kedua tercatat dengan Nomor LP/B/256/XI/2026/SPKT/POLRES ROTE NDAO/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.
Ketua DPD SMSI Rote Ndao, Endang Sidin, menegaskan bahwa keterlibatan wartawan dalam Satgas BBM merupakan bagian dari upaya mengawasi distribusi BBM agar tidak merugikan masyarakat.
Menurutnya, wartawan justru selama ini berperan mengungkap dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM sehingga pemerintah daerah melalui bupati mengajak insan pers berpartisipasi dalam pengawasan.
“Banyak temuan kami wartawan yang membongkar praktik permainan kotor penyaluran BBM. Karena itu, Pemda Rote Ndao melalui Bupati mengajak kami ikut berpartisipasi bersama pemerintah mengawasi distribusi BBM agar masyarakat tidak dirugikan. Itu sama sekali tidak melanggar aturan,” tegas Endang.
Ia menjelaskan, peran wartawan dalam Satgas hanya sebatas melakukan pemantauan dan mempublikasikan temuan kepada masyarakat. Sementara penindakan terhadap dugaan pelanggaran tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH).
Terpisah, Ketua Bidang Hukum SMSI Rote Ndao, Daniel Timu, menilai tudingan bahwa wartawan yang tergabung dalam Satgas BBM telah melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) perlu dilihat secara utuh berdasarkan ketentuan profesi dan peraturan perundang-undangan.
Daniel merujuk Pasal 1 KEJ yang mengatur independensi wartawan serta Pasal 3 mengenai larangan menerima suap dan penyalahgunaan profesi. Menurutnya, keterlibatan wartawan dalam pengawasan distribusi BBM tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik.
Ia juga mengacu pada Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan pers memiliki fungsi melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Selain itu, Daniel mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan pernyataan BPH Migas pada 10 Juni 2023 mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan BBM subsidi.
Daniel menambahkan, apabila terdapat pihak yang menilai wartawan melakukan pelanggaran kode etik, tersedia mekanisme penyelesaian melalui hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
SMSI Rote Ndao berharap polemik tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum dan aturan pers, bukan melalui tudingan yang berpotensi merugikan nama baik seseorang maupun profesi wartawan.
Kini, kedua laporan tersebut telah diterima SPKT Polres Rote Ndao untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.(Eman)