KEFAMENANU, JurnalTimor.id– Kepala Desa Banain A, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Bartolomeus Sila, dilaporkan ke pemerintah daerah terkait dugaan pengalihan bantuan pangan yang disebut-sebut bukan kali pertama terjadi.
Seorang warga setempat, Stefanus Kolo, mendesak Pemerintah Kabupaten TTU mengusut tuntas dugaan tersebut dan memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran dalam penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.
Kepada awak media, Kamis 22-10-2026, Stefanus mengatakan dirinya telah mengadukan persoalan tersebut kepada Bupati TTU, Wakil Bupati TTU, dan Dinas Sosial.
Ia mempersoalkan dugaan pengalihan bantuan pangan atas nama Alexander Fio kepada Rosina Meko, yang menurut keterangannya merupakan kakak kepala desa.
“Bantuan pangan atas nama Alexander Fio dialihkan ke kakaknya kepala desa atas nama Rosina Meko.
Untuk itu, saya hanya menuntut keadilan dan pemerataannya,” ungkap Stefanus.
Menurut Stefanus, dugaan pengalihan bantuan tersebut bukan pertama kali terjadi. Ia mengaku persoalan serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya, ketika bantuan milik seorang janda diduga dialihkan kepada pihak lain.
Kini, ia kembali mempersoalkan bantuan yang seharusnya diterima oleh keluarga Alexander Fio, yang menurut keterangannya merupakan pamannya.
“Sejauh ini kepala desa sudah melakukan hal yang sama soal pengalihan bantuan kepada warga.
Tahun lalu mengalihkan bantuan seorang janda dan sekarang mengalihkan bantuan ponakan saya yang orang tuanya sementara mencari nafkah di Kalimantan,” katanya.
Stefanus juga mempertanyakan undangan penerimaan bantuan yang menurutnya telah tersedia, tetapi tidak disampaikan kepada penerima yang bersangkutan.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri karena berkaitan dengan hak masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
“Yang saya sesalkan, undangannya ada tapi disembunyikan. Itu saya tidak sepakat dan tidak setuju karena itu adalah kejahatan,” tegasnya.
Ia mengaku telah mendatangi Dinas Sosial untuk memastikan status penerima bantuan atas nama Alexander Fio. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Alexander Fio masuk dalam kategori desil I.
“Saya sempat ke Dinas Sosial dan memastikan bahwa Alexander Fio ini desil I. Nah, ini kepala desa alihkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Stefanus menjelaskan bahwa anak kandung Alexander Fio telah tinggal bersamanya sejak berusia tiga tahun dan kini duduk di kelas XI SMA. Namun, anak tersebut masih tercatat dalam Kartu Keluarga tersendiri bersama ayahnya, Alexander Fio.
“Anak kandung dari Alexander Fio ini sudah bersama saya sejak usia tiga tahun dan saat ini sudah di bangku SMA kelas II, tetapi Kartu Keluarganya tersendiri dengan bapaknya, Alexander Fio,” jelasnya.
Menurut Stefanus, pihak pemerintah desa beralasan bahwa Kartu Keluarga Alexander Fio tidak aktif.
Ia mempertanyakan dasar administrasi yang digunakan untuk mengganti penerima bantuan, terutama karena terdapat perbedaan informasi mengenai dokumen penerima dalam sistem pendataan.
“Kenapa mereka alihkan? Karena pihak pemdes beralasan bahwa Kartu Keluarga Alexander Fio tidak aktif.
Nah, sekarang saya mau bertanya, perbedaan dokumen aktif dan tidak aktif itu bagaimana? Terus, dasar apa mereka mengganti orang yang mendapat undangan dengan alasan dokumen orang yang mendapat undangan saat dikirim ke pusat ditolak, sementara yang tidak punya undangan dan hanya mendapat berita acara dari desa saat input, dokumennya diterima di sistem?” ujarnya.
Stefanus mengungkapkan bahwa persoalan dugaan pengalihan bantuan tersebut baru diketahui pada penyaluran tahap kedua. Sementara itu, penyaluran tahap pertama, menurutnya, tidak diketahui oleh pihak keluarga.
“Ini bantuan tahap kedua yang ketahuan, sementara tahap pertama itu sama sekali kami tidak mengetahui,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, bantuan pangan tersebut disalurkan setiap triwulan. Pada tahap pertama, bantuan yang disebutnya terdiri atas beras sebanyak 30 kilogram dan minyak goreng empat liter.
Sementara pada tahap kedua, bantuan yang disebutnya diterima berupa beras sebanyak 30 kilogram.
“Jumlah bantuan itu per triwulan. Jadi, periode pertama beras 30 kilogram dan minyak goreng empat liter, sementara untuk tahap kedua beras 30 kilogram,” jelas Stefanus.
Atas persoalan tersebut, Stefanus meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan menjatuhkan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Ia berharap penanganan kasus ini dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Harapan saya kepada pimpinan daerah agar diberikan sanksi administrasi dan bila perlu sanksi tegas karena sudah berulang mengalihkan bantuan yang merupakan hak orang lain,” tegasnya.
Kepala Desa Akui Sedang Diperiksa Inspektorat
Sementara itu, Kepala Desa Banain A, Bartolomeus Sila, mengatakan belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai persoalan tersebut karena dirinya sedang menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten TTU.
“Saya sebatas itu saja, Kakak. Saya tidak bisa menjawab apa yang bapak-bapak tanyakan karena kita sementara dalam pemeriksaan. Sudah diperintahkan Inspektorat dan kita sementara menjalani pemeriksaan,” kata Bartolomeus.
Ia menambahkan, laporan mengenai persoalan tersebut telah sampai kepada Bupati TTU dan tim Inspektorat telah turun untuk melakukan pemeriksaan.
“Saya tidak bisa menjawab karena laporan sudah sampai Bupati dan Bupati sudah mengarahkan tim dari Inspektorat, sudah datang,” ungkapnya.
Hingga berita ini ditulis, pemeriksaan Inspektorat Kabupaten TTU masih menjadi bagian penting untuk mengklarifikasi dugaan pengalihan bantuan pangan tersebut.
Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskan kronologi penyaluran bantuan, dasar perubahan penerima, serta ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses penyaluran bantuan pangan di Desa Banain A.(PULCHERIO).
