Cegah Masalah Hukum, Pegadaian Kanwil VII Denpasar Jalin Kerja Sama dengan Kejati NTT

KUPANG,JurnalTimor.id– PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VII Denpasar menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kupang, Selasa (3/11/2026). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Pimpinan Wilayah PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar, Edy Purwanto, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo.

Pimpinan Wilayah PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar, Edy Purwanto, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Edy, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegadaian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Pegadaian merupakan perusahaan milik negara. Karena itu, dalam menjalankan operasional, kami harus memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai tata kelola yang baik dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin hal tersebut adalah membangun kerja sama dengan aparat penegak hukum,” ujar Edy.

Ia menjelaskan, jangkauan pelayanan Pegadaian yang semakin luas serta beragamnya produk dan karakteristik nasabah menghadirkan dinamika tersendiri dalam kegiatan operasional perusahaan.

Pegadaian melayani berbagai lapisan masyarakat, mulai dari transaksi pinjaman bernilai kecil hingga pembiayaan dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan dan pemahaman hukum agar setiap persoalan yang muncul dapat ditangani secara tepat.

“Nasabah Pegadaian berasal dari berbagai latar belakang dengan karakteristik dan persoalan yang berbeda-beda. Karena itu, kami membutuhkan pendampingan, pertimbangan, serta pemahaman hukum agar setiap kebijakan dan tindakan operasional tidak bertentangan dengan aturan,” katanya.

Edy berharap, melalui kerja sama tersebut, Kejati NTT dapat memberikan dukungan berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, khususnya dalam bidang Perdata dan TUN.

Selain itu, Pegadaian juga berharap adanya edukasi dan sosialisasi hukum bagi jajaran pegawai sehingga mereka semakin memahami aspek hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya sebatas penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui komunikasi dan kolaborasi. Kami juga membutuhkan pendampingan serta pemahaman hukum bagi teman-teman di Pegadaian agar semakin cermat dan tepat dalam menjalankan operasional perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, menyampaikan apresiasi kepada PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar atas kepercayaan dan komitmen membangun sinergi dengan Kejati NTT.

Menurut Roch, penandatanganan PKS tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial atau formalitas kelembagaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kemitraan, membangun koordinasi yang efektif, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas masing-masing institusi.

“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar atas komitmen dan kepercayaan yang diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kami berharap kerja sama ini menjadi awal dari hubungan kemitraan yang semakin kuat dan memberikan manfaat bagi kedua institusi,” ungkap Roch.

Ia menjelaskan, melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta melakukan tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran tersebut antara lain diwujudkan melalui pemberian pendapat hukum atau legal opinion, pendampingan dalam tata kelola dan pengamanan aset negara, optimalisasi penerimaan negara maupun daerah, hingga pendampingan terhadap pelaksanaan proyek strategis pemerintah dan badan usaha milik negara maupun daerah.

Selain itu, Kejaksaan juga dapat bertindak mewakili negara, pemerintah, maupun badan usaha milik negara berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara di pengadilan.

Roch menegaskan, kehadiran bidang Perdata dan TUN harus lebih dioptimalkan sebagai instrumen pencegahan agar potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak dini.

“Peran kami bukan hanya menyelesaikan masalah ketika persoalan hukum sudah terjadi. Justru yang lebih penting adalah bagaimana melakukan pencegahan sejak awal melalui pendampingan dan pertimbangan hukum, sehingga potensi permasalahan dapat diminimalkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak dimanfaatkan untuk membenarkan atau melegitimasi perbuatan melawan hukum yang telah terjadi.

“Kerja sama ini jangan sampai dipergunakan untuk melegitimasi perbuatan melawan hukum yang sudah terjadi. Sebaliknya, harus menjadi wadah pencegahan, memperkuat kepatuhan terhadap aturan, serta meningkatkan kinerja positif kedua belah pihak,” tandas Roch.

Menurutnya, Pegadaian sebagai salah satu BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui layanan keuangan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, sinergi antara Kejaksaan dan Pegadaian diharapkan mampu mempertemukan kepentingan penegakan hukum dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Roch berharap, setelah penandatanganan PKS, kedua institusi dapat membangun komunikasi terbuka, meningkatkan koordinasi, serta aktif berkonsultasi apabila menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas.

“Ini merupakan awal, bukan akhir. Kami berharap setelah penandatanganan ini, komunikasi dan koordinasi terus berjalan. Apabila ada persoalan atau hal-hal yang membutuhkan pertimbangan hukum, silakan dikomunikasikan sehingga dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, Kejati NTT dan PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya pelayanan yang profesional dan akuntabel bagi masyarakat.(Eman)

Cegah Masalah Hukum, Pegadaian Kanwil VII Denpasar Jalin Kerja Sama dengan Kejati NTT

Berita Terkait

Tinggalkan komentar