KABUPATEN KUPANG,JurnalTimor.id– Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi Oelnunu di Dusun Oelnunu, RT 016, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, menyisakan tanda tanya besar bagi masyarakat. Proyek yang mulai dikerjakan sejak Oktober 2026 itu terkesan seperti proyek siluman lantaran tidak dilengkapi papan informasi, sementara sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan hingga identitas kontraktor pelaksana tidak diketahui warga.
Kecurigaan masyarakat semakin menguat setelah aktivitas pekerjaan terhenti. Para pekerja disebut telah meninggalkan lokasi sekitar dua minggu terakhir tanpa penjelasan. Alat berat excavator yang sebelumnya digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut juga sudah tidak terlihat di lokasi.
Pantauan media, Rabu (4/11/2026), menunjukkan lokasi pembangunan Bendung Oelnunu dalam kondisi tanpa aktivitas pekerjaan. Sejumlah material konstruksi, termasuk semen, juga tidak terlihat di sekitar lokasi.
Situasi tersebut membuat warga mempertanyakan siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan infrastruktur tersebut.
Salah seorang warga, Johan Taeko, mengungkapkan pekerjaan itu mulai berlangsung sekitar Oktober 2026. Namun, sejak awal kegiatan, masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas mengenai proyek tersebut maupun pihak yang mengerjakannya.
“Ini proyek baru kerja sekitar satu bulan lalu, Oktober. Kontraktor pelaksananya kami tidak tahu dari mana,” ujar Johan saat ditemui di lokasi pekerjaan, Rabu (4/11/2026) siang.
Menurut Johan, selama pekerjaan berlangsung, tidak pernah ditemukan papan informasi proyek sebagaimana mestinya. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui asal-usul anggaran maupun besaran dana yang digunakan untuk pembangunan bendung tersebut.
“Ini proyek apa, punya siapa, anggarannya berapa? Kami tidak tahu. Tidak ada papan proyek, tiba-tiba ada alat berat bekerja. Kami tanya pekerja, mereka bilang tidak tahu, hanya disuruh bos,” ungkapnya.
Ia mengatakan warga bahkan telah dua kali mendatangi pemerintah desa untuk mempertanyakan pekerjaan tersebut. Namun, pemerintah desa disebut hanya menyampaikan bahwa proyek itu berasal dari pemerintah kabupaten tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Dari desa bilang ini proyek dari kabupaten. Tapi masa proyek pemerintah tidak ada papan? Ini sudah satu bulan lebih, jadi kami curiga ini proyek siluman,” tegas Johan.
Kecurigaan itu semakin kuat setelah para pekerja meninggalkan lokasi. Johan menyebut sudah sekitar dua minggu tidak ada lagi aktivitas pembangunan, sementara masyarakat tidak memperoleh penjelasan mengenai alasan penghentian pekerjaan maupun kepastian kelanjutannya.
Kadis PUPR Mengaku Tidak Mengetahui
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kupang, Toncy Teuf, saat dikonfirmasi mengenai pembangunan Bendung Oelnunu di Desa Naunu, awalnya mengaku belum mengetahui kegiatan tersebut.
“Sebentar, saya tanya ke Kepala Bidang SDA ya,” jawab Toncy singkat.
Setelah melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Toncy kemudian menjelaskan bahwa pekerjaan Bendung Oelnunu merupakan kegiatan Instruksi Presiden (Inpres) dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) Kupang tahun 2026.
“Itu kegiatan Inpres dari Balai Sungai,” jelas Toncy.
Pernyataan tersebut sekaligus mengarahkan bahwa proyek pembangunan Bendung Oelnunu berada di bawah program BWS Nusa Tenggara II Kupang.
Namun, penjelasan itu belum menjawab sejumlah pertanyaan mendasar yang disampaikan masyarakat. Mulai dari besaran anggaran, volume pekerjaan, nama perusahaan pelaksana, masa kontrak hingga alasan para pekerja meninggalkan lokasi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWS Nusa Tenggara II Kupang belum memberikan keterangan meskipun tim media telah berupaya menghubungi melalui sambungan telepon.
Masyarakat berharap pihak BWS Nusa Tenggara II Kupang tidak tinggal diam dan segera memberikan penjelasan terbuka. Sebab, proyek pemerintah yang menggunakan anggaran negara semestinya dilaksanakan secara transparan, bukan justru meninggalkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apalagi, pembangunan bendung dan saluran irigasi tersebut memiliki peran penting bagi kebutuhan pertanian warga. Jangan sampai proyek yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat justru terhenti tanpa kejelasan mengenai siapa pelaksana dan bagaimana pertanggungjawabannya.(Eman)