KUPANG,JurnalTimor.id– Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak seluruh pengaduan etik yang diajukan mantan Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi, terhadap advokat Bildad Torino M. Thonak. Majelis hakim kode etik menilai pengadu tidak mampu membuktikan tuduhan pelanggaran etik yang dialamatkan kepada Bildad.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang etik di Kampus UPG 45, Senin (19/10/2026). Ketiga anggota majelis hakim kode etik secara bulat menolak seluruh pengaduan yang diajukan Izhak.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai tuduhan mengenai tipu muslihat serta dugaan menjanjikan kemenangan dan memberikan keterangan tidak benar tidak terbukti. Majelis juga mempertimbangkan hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa, termasuk persoalan pembayaran jasa advokat yang menjadi bagian dari pokok pengaduan.
Putusan ini menjadi hasil penting bagi Bildad yang selama beberapa bulan terakhir menghadapi laporan etik terkait integritas dan profesionalismenya sebagai advokat.
Usai persidangan, Bildad menyampaikan rasa syukur atas putusan tersebut. Ia menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya telah dipatahkan melalui pemeriksaan dan penilaian fakta oleh majelis hakim.
“Semuanya pada prinsipnya tadi dalam memutus telah menyatakan bahwa tidak benar dan tidak terbukti soal tuduhan menjanjikan kemenangan dan memberikan keterangan yang tidak benar. Itu semuanya telah dipatahkan oleh majelis hakim,” kata Bildad.
Ia menilai putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menjalankan tugas secara objektif dengan mendasarkan pertimbangan pada fakta yang terungkap selama persidangan.
“Hari ini saya juga bersyukur kepada majelis yang pada hakikatnya memutuskan berdasarkan fakta,” ujarnya.
Bildad juga menyebut Izhak sebagai mantan klien yang memiliki hak untuk menempuh mekanisme hukum. Namun, menurutnya, proses persidangan telah memberikan jawaban atas tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.
Ia berharap putusan tersebut menjadi gambaran bahwa organisasi KAI menjalankan mekanisme penegakan kode etik secara profesional dan berdasarkan aturan organisasi.
Kuasa Hukum: Seluruh Dalil Pengaduan Tidak Terbukti
Kuasa hukum Bildad, Amos Lafu, menegaskan bahwa penolakan seluruh pengaduan menunjukkan dalil-dalil yang diajukan Izhak tidak berhasil dibuktikan dalam persidangan etik.
“Ini kemenangan bagi seluruh advokat, bukan saja bagi yang di NTT dan Indonesia,” kata Amos.
Menurut Amos, putusan majelis harus dilihat dari substansi amar yang menolak seluruh pengaduan. Dengan demikian, tuduhan yang menjadi dasar laporan etik tersebut tidak dapat diterima sebagai pelanggaran yang terbukti berdasarkan pemeriksaan majelis.
“Kalau menolak, maka sudah pasti secara hukum dipahami bahwa semua dalil-dalil pengaduan yang disampaikan oleh pengadu itu tidak bisa dibuktikan secara hukum,” ujarnya.
Salah satu pokok yang dipersoalkan dalam sidang adalah dugaan adanya uang koordinasi untuk penanganan perkara di tingkat kasasi. Amos menyatakan bahwa persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks hubungan pemberi dan penerima kuasa, termasuk hak dan kewajiban terkait pembayaran jasa hukum.
Ia menegaskan bahwa pihaknya sejak awal mempersoalkan dasar tuduhan mengenai uang koordinasi tersebut. Menurut Amos, fakta transfer uang dan hubungan jasa hukum antara klien dengan advokat merupakan hal yang harus dinilai secara utuh, bukan dilepaskan dari konteks hubungan profesional keduanya.
“Faktanya pengadu sendiri yang melakukan transferan dan menjatuhkan dalam biaya jasa,” katanya.
Amos menambahkan, pembayaran jasa advokat merupakan bagian dari hubungan hukum antara klien dan penerima kuasa. Karena itu, menurutnya, persoalan pembayaran tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pelanggaran kode etik tanpa pembuktian yang memadai.
Ia menilai majelis telah mempertimbangkan persoalan itu dalam memutus pengaduan yang diajukan terhadap kliennya.
Laporan Bermula dari Perkara Perdata
Pemeriksaan etik terhadap Bildad Thonak telah berlangsung sejak 31 Juli 2026. Sebelumnya, Izhak mengadukan Bildad atas dugaan pelanggaran kode etik advokat, termasuk tuduhan tidak jujur, tidak bertanggung jawab, serta mengesampingkan officium nobile, yakni kehormatan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan profesi advokat.
Persoalan tersebut bermula ketika Bildad menjadi kuasa hukum tambahan Izhak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang pada 15 Agustus 2023. Hubungan hukum itu didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PDT/BT&AA/2023.
Dalam pengaduannya, Izhak mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp330 juta dalam dua tahap, yakni pada 17 September 2023 dan 8 Juni 2025.
Izhak mendalilkan sebagian uang tersebut diminta untuk keperluan “koordinasi” perkara di Mahkamah Agung dalam proses kasasi. Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok sengketa antara pengadu dan advokat yang dilaporkannya.
Namun, setelah melalui pemeriksaan etik, majelis hakim memutuskan menolak seluruh pengaduan. Tuduhan yang diajukan Izhak dinilai tidak terbukti berdasarkan penilaian majelis dalam persidangan.
Kasus ini sebelumnya menyita perhatian di Kupang karena berkaitan dengan dugaan praktik tidak patut dalam penanganan perkara hukum, termasuk narasi mengenai “mafia kasus” dan dugaan suap hakim di tingkat kasasi. Meski demikian, tuduhan tersebut harus tetap ditempatkan sebagai dalil pengadu, bukan sebagai fakta yang telah terbukti.
Dengan putusan DPD KAI NTT tersebut, pemeriksaan etik terhadap Bildad memasuki babak akhir pada tingkat organisasi yang memeriksa pengaduan itu. Bagi Bildad dan tim kuasa hukumnya, putusan ini menjadi jawaban atas laporan yang menyangkut integritas profesinya.
Sementara itu, putusan tersebut menegaskan pentingnya pembuktian dalam setiap pengaduan etik. Tuduhan terhadap seorang advokat tidak cukup hanya disampaikan, tetapi harus didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pemeriksaan.(Eman)