KEFAMENANU, JurnalTimor.id– Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, S.H., menegaskan bahwa bantuan sosial yang menjadi hak anak yatim harus dikembalikan kepada penerima yang berhak apabila terbukti dialihkan.
Ia juga memberikan peringatan tegas kepada Kepala Desa Banain A, Kecamatan Bikomi Utara, agar tidak mengambil kebijakan terkait bantuan secara sepihak.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya pengaduan warga mengenai dugaan pengalihan bantuan pangan yang disebut bukan kali pertama terjadi di Desa Banain A.
Wakil Bupati Kamillus Elu meminta agar nama anak yatim yang diduga kehilangan hak atas bantuan tersebut segera disampaikan kepadanya untuk ditindaklanjuti bersama perangkat daerah terkait.
“Tolong WA-kan nama anak yatim yang haknya dialihkan itu supaya saya bilang kepala dinas untuk bantuan dikembalikan,” tegas Kamillus Elu.
Ia menekankan bahwa bantuan sosial harus disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima.
Menurutnya, tidak boleh ada pengalihan bantuan secara sepihak yang menyebabkan masyarakat kehilangan haknya.
“Bantuan ini harus dikembalikan kepada yang berhak, tidak boleh ada pengalihan-pengalihan,” ujarnya.
Kamillus mengungkapkan, persoalan yang melibatkan Kepala Desa Banain A tersebut bukan kali pertama menjadi perhatian.
Ia mencontohkan kejadian pada 28 Juni 2025, ketika orang tua warga setempat mengadu langsung kepada Bupati TTU.
Namun, setelah orang tua tersebut kembali ke desa, mereka justru dikenai denda oleh kepala desa karena dianggap menghadap Bupati tanpa terlebih dahulu melalui pemerintah desa.
Menanggapi kejadian tersebut, Kamillus mengaku telah meminta agar seluruh denda yang dikenakan kepada orang tua tersebut dikembalikan.
“Dia sudah ke berapa kali itu. Pernah orang tua mengadu ke Pak Bupati pada tanggal 28 Juni 2025.
Kemudian orang tua pulang, kepala desa langsung kasih denda karena orang tua langsung menghadap Bupati, katanya harus melalui dia dulu.
Setelah itu, saya sampaikan ke kepala desa agar semua denda itu dikembalikan,” ungkapnya.
Menurut Kamillus, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan langsung kepada pimpinan daerah apabila mengalami persoalan dalam pelayanan pemerintahan maupun menemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan.(PULCHERIO).
Ia pun memberikan peringatan keras bahwa jika persoalan serupa kembali terjadi, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pemberhentian kepala desa sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kalau dia bikin ulah lagi, ya kita berhentikan saja sudah, daripada kita pusing sama kepala desa yang tidak bisa mengatur,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kamillus mengingatkan bahwa kebijakan mengenai pengalihan bantuan harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah.
Kepala desa tidak boleh mengambil keputusan sepihak yang berpotensi merugikan masyarakat penerima bantuan.
“Kalau mau pengalihan-pengalihan juga, datang lapor dulu di Bupati. Kebijakannya pimpinan daerah, bukan di kepala desa,” tandasnya.
Pernyataan Wakil Bupati TTU tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah menghendaki penyaluran bantuan sosial yang transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Pemerintah daerah diharapkan menelusuri pengaduan warga, memastikan penerima bantuan yang berhak, serta mengambil langkah sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Sementara itu, klarifikasi dari Kepala Desa Banain A dan pihak terkait lainnya masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang mengenai dugaan pengalihan bantuan tersebut.(PULCHERIO).
