Buntut Persoalan Investasi di Pantura, Camat Biboki Anleu Dinonaktifkan Sementara

KEFAMENANU, Jurnal Timor.id– Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Yoseph Falentinus Dellasale Kebo, secara resmi menonaktifkan sementara Camat Biboki Anleu, Yoseph Kono Ola, dari jabatannya.Penonaktifan tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara oleh Pelaksana Harian (Plh). Sekretaris Daerah TTU, Trinimus Olin, didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) TTU, Irenius Abi, pada Kamis, 22 Oktober 2026.Plt. Kepala BKPSDMD TTU, Irenius Abi, kepada wartawan pada Jumat 23-10-2026, menjelaskan bahwa penonaktifan sementara tersebut dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran disiplin oleh yang bersangkutan.Menurut Irenius, dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).Ia menyebut, ketentuan yang diduga dilanggar antara lain Pasal 3 huruf c, yang mewajibkan PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, serta Pasal 3 huruf e, yang mengatur kewajiban PNS melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.Selain itu, kata Irenius, pihaknya juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 mengenai larangan penyalahgunaan wewenang.“Kita juga turut sangkakan Pasal 5 yang menegaskan PNS dilarang menyalahgunakan kewenangan,” tutur mantan Camat Biboki Feotleu itu.Irenius menjelaskan, Pemerintah Kabupaten TTU saat ini sedang bekerja sama dengan perusahaan PT Blue Ocean Steel yang melaksanakan sejumlah aktivitas investasi di wilayah Pantai Utara (Pantura) TTU, termasuk di Kecamatan Biboki Anleu.Dalam prosesnya, perusahaan tersebut telah melakukan pemetaan (mapping) dan sejumlah kegiatan lainnya bersama pemilik lahan serta pemerintah desa. Tahapan tersebut, menurut Irenius, telah berlangsung cukup lama.Namun, ketika diperlukan persetujuan agar seluruh dokumen dapat diajukan kepada Pemerintah Provinsi NTT, Yoseph Kono Ola diduga terkesan menunda proses tersebut dan meminta agar seluruh tahapan kembali dilakukan dari awal.Kondisi itu dinilai menghambat kelanjutan proses investasi yang telah berjalan cukup lama.“Hal ini kemudian disampaikan kepada Bapak Bupati dan kita menerapkan sejumlah pasal dalam PP Nomor 94 Tahun 2021,” tegas Irenius.Penonaktifan sementara ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten TTU dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara. Proses selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi dasar keputusan tersebut.Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Yoseph Kono Ola mengenai dugaan pelanggaran yang disampaikan pihak BKPSDMD TTU. Karena itu, penjelasan dari yang bersangkutan tetap diperlukan untuk memberikan ruang klarifikasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.(PULCHERIO).