KEFAMENANU, jurnalTimor.Id – Rapat Paripurna Penutupan Sidang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) resmi ditutup.Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati TTU Kamilus Elu, S.H., menegaskan agar anggaran yang telah dibahas dan disepakati bersama tidak hanya berhenti sebagai dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.Penegasan itu disampaikan Kamilus Elu saat menghadiri Rapat Paripurna Penutupan Sidang Pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten TTU, Senin (28/9/2026).Menurut Kamilus, pembahasan RAPBD Perubahan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, seluruh hasil pembahasan harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten TTU Nomor 19/DPRD/2026 tanggal 4 September 2026 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD mengenai Penetapan Jadwal dan Acara Sidang DPRD Kabupaten TTU Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027.Turut hadir dalam rapat tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten TTU Trinimus Olin, S.Kom., M.T., para Asisten, Staf Ahli Bupati, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten TTU.Dari unsur DPRD TTU, hadir Ketua DPRD TTU Kristoforus Efi, S.T., Wakil Ketua I Polce Naibesi, Wakil Ketua II Agustinus Siki, serta para anggota DPRD Kabupaten TTU.Dalam sambutannya, Kamilus menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD TTU yang telah bersama-sama membahas RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 melalui proses yang panjang dan penuh dinamika.Ia mengatakan, perbedaan pandangan, kritik, koreksi maupun penajaman terhadap sejumlah prioritas merupakan bagian penting dari proses demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.”Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi jarak antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan pendapat harus menjadi energi untuk menemukan keputusan yang lebih baik bagi masyarakat. Kita boleh berbeda dalam cara melihat persoalan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam tujuan,” ujar Kamilus.Ia menegaskan, setelah seluruh proses pembahasan dan pengambilan keputusan selesai, kepentingan masyarakat harus menjadi titik temu bersama.Menurutnya, tujuan akhir dari seluruh proses penganggaran daerah adalah mewujudkan Kabupaten TTU yang lebih sejahtera, maju dan semakin berdaya saing.Kamilus juga menjelaskan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus dimaknai sebagai instrumen untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun berjalan.Perubahan kondisi ekonomi, perkembangan kebutuhan masyarakat, kebijakan pemerintah pusat, kemampuan fiskal daerah, serta berbagai persoalan di lapangan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan prioritas pembangunan.Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program dan kegiatan memberikan hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat.”Jangan bekerja hanya untuk menghabiskan anggaran, tetapi bekerjalah untuk menghasilkan perubahan. Ukuran keberhasilan kita bukan hanya persentase serapan anggaran. Ukuran keberhasilan kita adalah outcome dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.Dengan berakhirnya rangkaian pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Kamilus berharap seluruh perangkat daerah dapat segera mempersiapkan dan melaksanakan program yang telah disepakati secara efektif, tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.(Ramos).
