Ponu Disiapkan Jadi Kawasan Perkotaan, PUPR TTU Mulai Matangkan RDTR

KEFEMENANU,JurnalTimor.id– Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Terpadu Mandiri (KTM) Ponu yang ke depan diarahkan menjadi kawasan perkotaan Ponu.Penyusunan RDTR tersebut merupakan bagian dari bantuan teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten TTU beberapa tahun sebelumnya dan direalisasikan pada 2026.Kegiatan ini dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang sebagai perguruan tinggi yang membantu Kementerian ATR/BPN dalam proses penyusunan RDTR kawasan KTM Ponu di Kabupaten TTU.Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten TTU, Aurelia Eny Raydais, yang mewakili Plt. Kepala Dinas PUPR, Isodorus Ahoinai, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah agenda penting dalam tahapan awal penyusunan dokumen perencanaan tersebut.Agenda utama yang dibahas meliputi penyepakatan deliniasi atau batas kawasan perencanaan, penjaringan isu strategis, serta penetapan isu-isu awal yang akan menjadi dasar penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).Menurut Aurelia, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah memberikan arahan mengenai kawasan KTM Ponu. Namun, batas wilayah perencanaan secara terperinci, termasuk luas kawasan yang akan ditata, masih perlu dibahas dan disepakati bersama para pemangku kepentingan.“Untuk merencanakan seperti apa RDTR KTM Ponu ke depan, kita perlu menetapkan terlebih dahulu deliniasi kawasan, termasuk batas-batas wilayah dan luasannya. Forum ini menjadi ruang bagi kita untuk bersama-sama menyepakati kawasan yang akan direncanakan,” jelas Aurelia.Ia mengatakan, tim penyusun telah melakukan analisis awal dan menyiapkan sejumlah alternatif deliniasi kawasan untuk dibahas bersama dalam forum tersebut.Melalui pembahasan bersama, berbagai masukan dari peserta diharapkan dapat membantu menentukan batas kawasan yang sesuai dengan potensi wilayah serta kebutuhan pengembangan Ponu pada masa mendatang.Selain penetapan deliniasi, agenda berikutnya adalah penjaringan isu strategis untuk mengidentifikasi berbagai potensi, permasalahan, dan kebutuhan pengembangan di sekitar kawasan KTM Ponu.Aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam penyusunan RDTR. Karena itu, perencanaan tata ruang akan memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar arah pemanfaatan ruang tetap selaras dengan kondisi lingkungan, termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.Aurelia menjelaskan, setelah deliniasi kawasan disepakati dan isu-isu awal teridentifikasi, tim penyusun akan melanjutkan pekerjaan melalui survei lapangan dan pengumpulan data pendukung.Pengumpulan data dilakukan melalui survei primer secara langsung di lokasi perencanaan serta survei sekunder dengan menghimpun informasi dari berbagai instansi teknis terkait.Data yang terkumpul selanjutnya akan menjadi dasar bagi tim penyusun untuk melakukan analisis dan merumuskan konsep pengembangan kawasan, termasuk menentukan pembagian zona serta arah pemanfaatan ruang yang akan diatur dalam dokumen RDTR.“Setelah deliniasi ditetapkan, tim penyusun akan melakukan survei, mengumpulkan data pendukung, kemudian menyusun analisis dan merencanakan zona-zona yang akan ditetapkan dalam rencana detail tata ruang,” ujarnya.Ia menegaskan, penetapan deliniasi merupakan tahapan penting karena wilayah yang telah disepakati akan menjadi cakupan utama survei, analisis, dan penyusunan rencana pengembangan kawasan KTM Ponu.FGD Lanjutan Dijadwalkan November dan Desember 2026Lebih lanjut, Aurelia menyampaikan bahwa penyusunan RDTR KTM Ponu akan berlanjut melalui tahapan pembahasan bersama untuk mengevaluasi dan menyempurnakan hasil pekerjaan tim penyusun.Setelah survei, pengumpulan data, dan penyusunan konsep dilakukan, Forum Group Discussion (FGD) kedua direncanakan berlangsung sekitar November 2026.Forum tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan perkembangan hasil pekerjaan tim penyusun sebelum memasuki tahapan selanjutnya.Sementara itu, FGD ketiga direncanakan berlangsung pada Desember 2026 di Jakarta untuk membahas penyempurnaan dan finalisasi hasil konsep, analisis, serta rencana tata ruang yang telah disusun.Meski demikian, jadwal dan tahapan finalisasi tersebut masih mengikuti perkembangan proses penyusunan serta konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait.Pemerintah Kabupaten TTU berharap penyusunan RDTR KTM Ponu dapat menghasilkan dokumen perencanaan tata ruang yang terarah, terukur, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan pengembangan wilayah.Dengan adanya dokumen perencanaan yang lebih terperinci, pengembangan kawasan Ponu ke depan diharapkan memiliki pedoman yang jelas dalam mengatur pemanfaatan ruang, sekaligus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.(PULCHERIO).