Bendung Oelnunu Mangkrak, PIAR NTT Desak BBWS dan Nindya Karya Bertanggung Jawab, Jangan Korbankan Petani

KUPANG,JurnalTimor.id– Proyek rehabilitasi Bendung Oelnunu di Dusun Oelnunu, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai protes keras. Proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) melalui program Instruksi Presiden (Inpres) dengan anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS-NT2) Kupang itu diduga mengabaikan kepentingan petani.

Pasalnya, pembongkaran bendung lama yang dilakukan beberapa bulan lalu berdampak langsung pada terhentinya aliran air menuju puluhan hektare sawah milik petani. Ironisnya, hingga kini belum tersedia saluran pengalihan sementara untuk menjamin kebutuhan air selama pekerjaan berlangsung.

Kondisi tersebut membuat petani terancam kehilangan kesempatan mengolah sawah pada musim tanam pertama (MT I) tahun ini. Di tengah kebutuhan air untuk pertanian, proyek yang seharusnya meningkatkan pelayanan irigasi justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Menanggapi kondisi tersebut, Perkumpulan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) NTT mendesak BBWS-NT2 Kupang dan PT Nindya Karya segera bertanggung jawab. Keduanya diminta tidak hanya mengejar target penyelesaian proyek, tetapi juga memastikan hak petani atas ketersediaan air tetap terpenuhi.

Direktur PIAR NTT, Sarah Lery Mboeik, mengatakan pihaknya menerima pengaduan dari sejumlah petani Oelnunu yang mengeluhkan terputusnya aliran air ke persawahan sejak bendung lama dibongkar.

Menurut Sarah, persoalan ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Sebab, pembongkaran bendung dilakukan tanpa disertai solusi teknis untuk menjaga pasokan air ke sawah petani.

“Ini namanya pembangunan yang anti-petani. Bendung Oelnunu dibangun untuk petani, tetapi cara kerjanya justru membuat petani terancam gagal panen. Air ditutup, saluran dibongkar semua, tanpa dibuatkan saluran sementara. Akibatnya, petani Oelnunu terancam tidak bisa menanam padi tahun ini,” tegas Sarah di Kupang, Jumat (6/11/2026).

Sarah mengungkapkan, setidaknya terdapat tiga persoalan serius dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi Bendung Oelnunu.

Pertama, pekerjaan tanpa keterbukaan informasi dan sosialisasi kepada petani.

Menurut PIAR NTT, pekerjaan yang mulai berlangsung sejak Oktober 2026 itu diduga berjalan tanpa pemasangan papan informasi proyek. Selain itu, tidak ada sosialisasi yang memadai kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), termasuk kesepakatan mengenai jadwal pekerjaan yang disesuaikan dengan musim tanam petani.

Kondisi tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan, terlebih proyek irigasi tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup dan keberlangsungan usaha pertanian masyarakat.
Kedua, dugaan curi start dan pekerjaan yang ditinggalkan tanpa kepastian.

PIAR NTT juga menyoroti aktivitas subkontraktor PT Nindya Karya yang diduga telah menurunkan alat berat untuk membongkar bendung lama sebelum pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, setelah pembongkaran dilakukan, aktivitas pekerjaan disebut terhenti selama kurang lebih dua minggu. Alat berat, material, dan pekerja tidak lagi terlihat di lokasi.

Situasi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan petani. Bahkan, warga menyebut pekerjaan itu seperti proyek siluman karena tidak disertai informasi yang jelas mengenai pelaksanaan maupun perkembangan pekerjaan di lapangan.

Ketiga, BBWS-NT2 Kupang dinilai tidak boleh lepas tangan.

Sarah menegaskan, BBWS-NT2 Kupang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proyek tidak boleh hanya menyerahkan seluruh persoalan kepada kontraktor.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan secara serius, terutama ketika aktivitas proyek telah berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.

“BBWS-NT2 sebagai pemilik proyek harus bertanggung jawab. Jangan lepas tangan dan melemparkan semua kesalahan kepada kontraktor. Mereka harus memastikan pekerjaan ini berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan petani,” tegasnya.

PIAR NTT meminta BBWS-NT2 Kupang segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PT Nindya Karya dalam pelaksanaan rehabilitasi Bendung Oelnunu.

Selain itu, PIAR mendesak dua langkah konkret segera dilakukan.

Pertama, BBWS-NT2 Kupang harus membuka informasi kontrak proyek kepada publik, termasuk nilai anggaran, jangka waktu pelaksanaan, serta metode kerja yang digunakan.

Kedua, PT Nindya Karya harus segera memasang papan informasi proyek dan membangun saluran pengelak sementara (bypass) agar aliran air tetap dapat menjangkau persawahan selama proses rehabilitasi berlangsung.

Bagi PIAR NTT, kepentingan petani tidak boleh ditempatkan di urutan terakhir hanya karena alasan percepatan pekerjaan proyek.

“Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran negara untuk mendukung ketahanan pangan Presiden Prabowo justru membuat petani di Kabupaten Kupang kehilangan kesempatan menanam dan terancam gagal panen. Bendung itu dibangun untuk petani, bukan petani yang harus dikorbankan demi pembangunan bendung,” pungkas Sarah.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BBWS-NT2 Kupang, Parlinggoman Simanungkalit, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi belum memberikan tanggapan terkait kritik dan desakan PIAR NTT tersebut. Sementara itu, pihak PT Nindya Karya Cabang NTT juga belum berhasil dikonfirmasi.

Redaksi tetap membuka ruang bagi BBWS-NT2 Kupang maupun PT Nindya Karya untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait pelaksanaan proyek rehabilitasi Bendung Oelnunu tersebut.(Eman)

Bendung Oelnunu Mangkrak, PIAR NTT Desak BBWS dan Nindya Karya Bertanggung Jawab, Jangan Korbankan Petani

Berita Terkait

Tinggalkan komentar