KEFAMENANU, jurnalTimor.Id – Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) memberikan klarifikasi terkait pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) babi di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, yang sebelumnya mendapat sorotan dari Ketua DPRD TTU, Kristoforus Efi, ST.
Kepala Dinas Peternakan TTU, Trimeldus T. Tonbesi, S.Pt., menegaskan bahwa pembangunan RPH babi tersebut tidak dilakukan tanpa proses perizinan.
Menurutnya, sejak tahap awal, Dinas Peternakan telah melakukan koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah terkait.
Trimeldus menjelaskan, proses pembangunan diawali dengan penentuan lokasi lahan melalui koordinasi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) TTU.
“Dari awal, mulai dari penentuan lokasi tanah, kami berproses dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Mereka menunjukkan lokasi tanah di situ kepada kami,” ujar Trimeldus.
Setelah lokasi ditentukan, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan bidang tata ruang pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) TTU untuk memastikan kesesuaian peruntukan lahan.
Tim tata ruang, kata dia, telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, lokasi dinilai sesuai untuk pembangunan RPH.
“Dari sisi tata ruang kami sudah berkoordinasi dengan bidang tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Mereka turun menyesuaikan kesesuaian ruang, apakah bisa dibangun atau tidak. Ternyata bisa,” jelasnya.
Selain aspek tata ruang, Dinas Peternakan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) TTU berkaitan dengan dokumen lingkungan.
Trimeldus mengatakan, pembangunan RPH babi tersebut masuk dalam kategori usaha mikro sehingga dokumen lingkungan yang digunakan adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
“Untuk izin lingkungan, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk RPH kita itu masuk dalam kategori usaha mikro, sehingga kita hanya pakai SPPL,” katanya.
Ia menegaskan, proses administrasi dan perizinan saat ini masih berjalan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Jadi bukannya tidak ada izin, tetapi ada izin dan sementara berproses. Kita pakai aplikasi OSS,” tegas Trimeldus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bangunan RPH babi yang sementara dikerjakan tersebut belum sepenuhnya rampung.
Dalam pembangunan itu, pihaknya juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, termasuk sarana pengelolaan limbah.
“Bangunan itu sebetulnya belum lengkap.
Yang kita bangun akan ada RPH-nya, kemudian ada septic tank untuk limbahnya, ada sumur bor dan pagar keliling,” ungkapnya.
Menurut Trimeldus, pengelolaan limbah menjadi bagian penting yang akan diperhatikan dalam operasional RPH.
Karena itu, fasilitas pengelolaan limbah disiapkan agar aktivitas RPH dapat berlangsung dengan baik.
“Pengelolaan limbahnya akan kita atur secara baik,” ujarnya.
Sementara mengenai alasan pembangunan RPH babi tidak digabung atau diintegrasikan dengan RPH sapi yang telah ada, Trimeldus mengatakan hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan ruang pada bangunan RPH sapi.
Ia mengakui bahwa secara lokasi masih terdapat kemungkinan pembangunan di sekitar RPH sapi.
Namun, kondisi ruangan yang tersedia saat ini dinilai tidak cukup untuk menampung aktivitas RPH babi.
“Kenapa tidak terintegrasi dengan RPH sapi? Jawaban kami adalah di RPH sapi itu ruangannya sudah tidak cukup.
Sebetulnya bisa di sebelah RPH sapi,” jelasnya.
Trimeldus menambahkan, pembangunan RPH babi di Maubeli diharapkan dapat mendukung kebutuhan pelayanan pemotongan hewan sekaligus ditunjang dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai.
Ia memastikan pihaknya tetap melakukan tahapan koordinasi dan pengurusan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.(Ramos).
