KEFAMENANU, JurnalTimor.id– Fenomena antrean panjang kendaraan dan ancaman kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang kembali terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat sorotan dari DPRD TTU.
Ketua Fraksi Golkar DPRD TTU, Wilhelmus Kusi Neno Oki, menilai kondisi tersebut, terlebih menjelang akhir tahun, perlu mendapat perhatian serius karena dapat mengindikasikan adanya persoalan dalam pengelolaan kuota BBM bersubsidi di daerah tersebut.
Menurut Wilhelmus, penentuan kuota BBM bersubsidi pada dasarnya menggunakan mekanisme bottom-up dengan melibatkan pemerintah daerah, BPH Migas, dan PT Pertamina.
Pemerintah daerah, kata dia, terlebih dahulu menghitung kebutuhan BBM berdasarkan sejumlah indikator, antara lain jumlah kendaraan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Hasil perhitungan tersebut kemudian diajukan ke pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai kuota tahunan.
“Jika mekanisme ini berjalan normal, antrean panjang seperti saat ini tidak seharusnya terjadi. Apabila terjadi kelangkaan sebelum akhir tahun, ada indikasi kuat bahwa ada yang salah dengan pengelolaan deposito kuota BBM kita,” tegas Wilhelmus, Kamis (8/10/2026).
Ia mempertanyakan penyebab kembali munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU di TTU. Menurutnya, terdapat sejumlah kemungkinan yang perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk kemungkinan adanya perubahan kuota dari pihak Pertamina maupun peningkatan konsumsi yang tidak normal akibat pembelian berlebihan.
“Apakah Pertamina melakukan pemangkasan kuota secara sepihak, atau memang terjadi panic buying dan penimbunan sehingga kebutuhan dan pasokan menjadi tidak seimbang?” ujarnya.
Karena itu, Wilhelmus meminta PT Pertamina memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat mengenai kondisi pasokan dan kuota BBM bersubsidi di Kabupaten TTU.
Ia juga mendorong DPRD TTU segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, Pertamina, dan instansi teknis lainnya.
Menurutnya, RDP penting dilakukan untuk mengurai persoalan yang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir sekaligus mencari solusi konkret agar antrean panjang tidak terus berulang.
Selain itu, Wilhelmus meminta Pemerintah Kabupaten TTU meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi secara berkala.
“Kalau ditemukan adanya lonjakan konsumsi yang tidak wajar atau ada indikasi kuota akan habis sebelum akhir tahun, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah, termasuk mengupayakan penyesuaian atau relokasi kuota antarwilayah,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan BBM bukan hanya berkaitan dengan antrean kendaraan di SPBU, tetapi juga menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah bersama pihak terkait dinilai perlu memastikan ketersediaan BBM bersubsidi tetap terjaga sehingga masyarakat dan pelaku usaha tidak semakin terdampak.(PULCHERIO).
