KEFAMENANU, JurnalTimor.id– Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP., M.A., bersama Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, S.H., menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang Penugasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam rangka redistribusi bagi 170 orang guru di Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penyerahan SK secara simbolis kepada dua orang perwakilan guru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berlangsung di lobi Kantor Bupati TTU, Rabu, 21-10-2026.
Redistribusi guru ini merupakan langkah Pemerintah Kabupaten TTU untuk mewujudkan pemerataan tenaga pendidik di berbagai satuan pendidikan.
Kebijakan tersebut diambil menyusul adanya penumpukan guru di sejumlah sekolah negeri, sementara beberapa sekolah swasta masih mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya mengisi kekosongan tenaga pendidik sekaligus menata distribusi jam mengajar agar lebih proporsional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
Dalam arahannya, Bupati TTU menegaskan bahwa kebijakan redistribusi guru tersebut telah mendapatkan izin dari kementerian terkait dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia menjelaskan bahwa redistribusi berbeda dengan mutasi. Penugasan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan dan pemerataan tenaga pendidik.
Dalam kondisi tertentu, guru yang bersangkutan dapat kembali ke sekolah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati berharap, para guru yang mendapatkan penugasan di sekolah baru mampu menjalankan tanggung jawab dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya berharap para guru yang mendapat penugasan di sekolah baru benar-benar membawa perubahan.
Kehadiran Bapak dan Ibu harus menjadi solusi bagi sekolah yang membutuhkan, bukan justru memperburuk situasi yang ada,” tegas Bupati.
Selain menekankan pentingnya pemerataan guru, Bupati juga mengingatkan bahwa tugas seorang pendidik tidak sekadar hadir di sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Lebih dari itu, guru memiliki tanggung jawab memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan serta menguasai kemampuan dasar yang diperlukan.
Ia mengingatkan agar tidak ada anak yang tertinggal dalam kemampuan dasar membaca akibat proses pembelajaran yang tidak berjalan dengan baik.
Karena itu, setiap guru dituntut untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, terutama dalam mendampingi peserta didik agar mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.
Pemerintah Kabupaten TTU berharap redistribusi terhadap 170 guru PPPK ini dapat memperkuat pemerataan tenaga pendidik serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap anak di Kabupaten TTU memperoleh kesempatan belajar yang layak, didukung oleh tenaga pendidik yang memiliki dedikasi, kompetensi, dan komitmen dalam memajukan dunia pendidikan.
Redistribusi guru bukan sekadar perubahan tempat penugasan, melainkan upaya memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pendidik sesuai kebutuhan dan setiap anak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.(PULCHERIO).
