KUPANG,JurnalTimor.id– Proyek pembangunan Bendung Oelnaimuti di Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai sorotan warga. Bendung yang dibangun melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp9,2 miliar itu hingga kini baru mencapai sekitar 50 persen, meski masa pelaksanaan kontraknya telah berakhir beberapa bulan lalu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat, terutama para petani yang menggantungkan harapan pada bendung tersebut sebagai sumber air irigasi untuk lahan pertanian mereka.
Pantauan di lokasi pada Sabtu (19/9/2026), aktivitas pembangunan masih terlihat berjalan lambat. Alat berat masih digunakan untuk menyiapkan material, sementara jumlah pekerja di lapangan tampak minim.
Padahal proyek yang dikerjakan oleh kontraktor BUMN, PT Adhi Karya, itu mulai dikerjakan sejak pertengahan tahun 2025 menggunakan dana APBN sebesar Rp9,2 miliar. Bendung tersebut ditargetkan menjadi penopang ketahanan air irigasi dan mampu mengairi sekitar 40 hektare lahan pertanian di wilayah Fatuleu.
Wempy Sakan, petani Desa Naunu, mengaku kecewa karena hingga kini bendung belum bisa dimanfaatkan. Akibat belum tersedianya pasokan air, lahan sawah milik warga disebut sudah hampir dua tahun tidak diolah.
“Waktu dua tahun itu sudah lama. Tapi lihat sendiri, baru setengah. Kalau begini terus kapan kami bisa dapat air untuk olah sawah kami yang sudah mau dua tahun tidak olah ini,” ujar Wempy.
Menurut Wempy, warga sejak awal menyambut baik pembangunan bendung tersebut karena diharapkan menjadi solusi atas persoalan kekeringan yang hampir setiap tahun melanda kawasan itu. Namun lambatnya progres pembangunan membuat harapan tersebut belum juga terwujud.
Sejumlah warga menduga keterlambatan proyek dipengaruhi persoalan manajemen pekerjaan, pasokan material, hingga minimnya tenaga kerja. Mereka meminta pemerintah pusat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek agar tidak berujung mangkrak.
“Kami minta diawasi betul. Jangan sampai mangkrak seperti proyek lain. Ini kebutuhan hidup orang banyak, bukan proyek main-main,” tegas Wempy.
Di sisi lain, staf pelaksana proyek, Tertius Tanu, mengakui pekerjaan mengalami keterlambatan. Menurutnya, pada awal pelaksanaan sempat terjadi persoalan persiapan internal antara pihak subkontraktor dan PT Adhi Karya sehingga pekerjaan berhenti sekitar dua bulan.
Ia juga menyebut cuaca dan akses menuju lokasi menjadi kendala lain. Jalan masuk ke area proyek harus dibuka terlebih dahulu sebelum pekerjaan utama bisa dilakukan. Selain itu, jumlah tenaga kerja dinilai belum mencukupi meski pihak pelaksana telah berupaya mendatangkan pekerja dari luar NTT.
“Kendala kita pertama masalah hujan dan akses jalan masuk lokasi yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menyiapkan jalan masuk. Selain itu tenaga kerja juga minim meski sudah diupayakan didatangkan dari luar NTT,” kata Tertius.
Terkait masa kontrak yang disebut telah berakhir pada Mei 2026, Tertius mengaku tidak mengetahui detail administrasi kontrak. Namun ia memastikan pihak pelaksana tetap bertanggung jawab menyelesaikan pembangunan bendung tersebut.
“Kalau soal waktu pelaksanaan memang sudah selesai di bulan Mei 2026 lalu, tetapi kita tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyatakan pihaknya akan segera mengecek kondisi proyek tersebut.
“Nanti kita cek ya,” tulis Parlinggoman singkat.
Lambatnya penyelesaian Bendung Oelnaimuti kini menjadi perhatian masyarakat karena proyek tersebut menyangkut kebutuhan dasar petani akan air irigasi. Warga berharap pemerintah segera memastikan proyek ini diselesaikan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.(Eman)