Kemenkop Tegaskan RALB Kopdit Swasti Sari Harus Penuhi Ketentuan dan Regulasi yang ada

Redaksi Agustus 3, 2026 Diterbitkan 02:06 WITA 2 menit membaca

Ukuran Teks:

KUPANG,JurnalTimor.id– Di tengah dinamika yang berkembang di internal KSP Kopdit Swasti Sari, terkait Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) Republik Indonesia akhirnya memberikan penegasan terkait mekanisme penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

Penegasan ini dinilai penting agar proses yang ditempuh tetap berada dalam koridor hukum, menjaga demokrasi koperasi, serta memastikan setiap keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum.

Melalui surat Nomor B-/D.4.KOP/PK.02.00/2026 tertanggal 31 Juli 2026, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI menyampaikan tanggapan kepada Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KSP Kopdit Swasti Sari.

Dalam surat tersebut, Kemenkop mengapresiasi inisiatif anggota yang mengajukan penyelenggaraan RALB sebagai upaya mencari solusi atas persoalan yang dinilai mendesak sekaligus menjaga eksistensi, legalitas, dan operasional KSP Kopdit Swasti Sari.

Namun, Kemenkop menegaskan bahwa pelaksanaan RALB harus memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa RALB hanya dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh paling sedikit satu perlima (1/5) dari jumlah anggota koperasi yang memiliki hak suara sesuai Pasal 8 ayat (2) Permenkop Nomor 19 Tahun 2015.

Sekretaris I Pengurus Kopdit Swasti Sari, Frans Ola Krowin dalam keterangan pers Jumat (31/07/2026) mengatakan dengan jumlah anggota mencapai 222.000 lebih anggota, setidak RALB diusulkan 44.000 lebih anggota.

Namun Pengurus Kopdit Swasti sampai jelang RALB, hanya menerima 10 usulan dari anggota yang akan melaksanakan RALB.

“Jadi harusnya 44.000 lebih anggota yang mengusulkan, namun faktanha, hanya 10 anggota, sehingga ini kami sebut inkonstitusional” Tegas Frans.

Selain itu, permintaan penyelenggaraan RALB dilakukan karena alasan tertentu, terutama apabila anggota menilai pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi atau menimbulkan kerugian terhadap koperasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kemenkop juga menegaskan bahwa hasil keputusan RALB hanya dinyatakan sah apabila disetujui sedikitnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota, sesuai Pasal 10 huruf b Permenkop Nomor 19 Tahun 2015.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi meminta panitia penyelenggara segera melengkapi seluruh dokumen usulan penyelenggaraan RALB serta menjamin bahwa hasil keputusan yang diambil nantinya telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya penegasan dari Kementerian Koperasi ini, seluruh tahapan penyelenggaraan RALB KSP Kopdit Swasti Sari diharapkan berjalan sesuai prinsip tata kelola koperasi yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum sehingga setiap keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi yang sah.

Kemenkop Tegaskan RALB Kopdit Swasti Sari Harus Penuhi Ketentuan dan Regulasi yang ada

Berita Terkait

Tinggalkan komentar