KEFAMENAU,jurnalTimor.Id– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya buka suara terkait keluhan ratusan guru calon Kepala Sekolah (Kepsek) jenjang SMA/SMK yang mempertanyakan kepastian jadwal pelantikan dan penugasan mereka.
Sebelumnya, sejumlah perwakilan guru dari berbagai kabupaten di NTT mengeluhkan belum adanya kejelasan terkait penugasan, meski mereka telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melalui aplikasi Ruang GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) milik Kementerian sejak November 2025 hingga tahap pemeriksaan kesehatan.
Para guru tersebut mempertanyakan proses pelantikan yang dinilai berlarut-larut dari jadwal yang sebelumnya diharapkan.
Kondisi itu juga dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas tata kelola sekolah, terutama pada satuan pendidikan yang masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) atau telah melampaui batas masa jabatan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdikbud Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi yang telah diikuti para guru pada dasarnya merupakan proses untuk menjaring bakal calon kepala sekolah, bukan berarti seluruh peserta yang dinyatakan lulus otomatis langsung diangkat menjadi kepala sekolah secara bersamaan.
“Pertama yang perlu kita luruskan, seleksi itu adalah untuk bakal calon kepala sekolah.
Tentu sesuai kebutuhan, tidak semua yang mengikuti seleksi lantas langsung diangkat menjadi kepala sekolah dalam waktu bersamaan,” tegas Ambrosius saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, proses pelantikan dan penugasan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil sekolah serta tahapan administrasi yang berlaku.
Ia menjelaskan, pada periode Mei hingga Juni 2026, proses pelantikan belum dapat dilaksanakan karena sekolah-sekolah sedang fokus mendampingi pelaksanaan ujian sekolah serta menyelesaikan berbagai administrasi peserta didik, termasuk proses penandatanganan ijazah.
Selain menyesuaikan kalender pendidikan, proses administrasi pengangkatan kepala sekolah juga membutuhkan waktu karena harus melalui tahapan verifikasi, validasi, hingga persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Proses tersebut juga harus menyesuaikan dengan regulasi terbaru, termasuk ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025.
Ambrosius juga menjelaskan adanya proses penyesuaian data pada Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (SIM KSPK).
Menurutnya, sejumlah usulan sempat dikembalikan karena masih terdapat data individu guru maupun data unit organisasi yang membutuhkan perbaikan dan belum terbaca secara sempurna dalam sistem.
“Jadi memang ada proses administrasi dan penyesuaian data yang harus kita lakukan. Karena kalau datanya belum sesuai, usulan tidak bisa langsung diproses,” jelasnya.
Meski demikian, Disdikbud NTT memastikan proses pengisian jabatan kepala sekolah tetap berjalan. Tahap awal, kata Ambrosius, telah menyasar posisi-posisi yang dianggap mendesak, terutama sekolah yang saat ini dipimpin Plt dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Kepala
Sekolah dan Pengawas Sekolah.
Saat ini, pihak Disdikbud NTT tengah melakukan finalisasi usulan untuk kemudian diajukan kembali kepada BKN guna mendapatkan proses persetujuan teknis.
Ambrosius pun mengimbau para guru yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk tetap bersabar dan mengikuti seluruh proses yang sedang berjalan.
“Untuk teman-teman guru yang sudah lulus seleksi, bersabar, kita sedang berproses.
Bagi yang sudah Plt akan kita definitifkan, dan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah akan terus kita proses,” ujarnya.
Ia menambahkan, bagi guru yang belum mendapatkan penugasan pada tahap awal, status kelulusannya tetap tercatat dalam sistem.(Ramos)
