PIAR NTT Minta BPK dan Kejati Usut Keterlambatan Proyek Bendung Oelnaimuti Rp9,2 Miliar

Redaksi September 21, 2026 Diterbitkan 00:47 WITA 2 menit membaca

Ukuran Teks:

KUPANG,JurnalTimor.id– Molornya pembangunan Bendung Oelnaimuti di Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, kembali menuai sorotan. Proyek senilai Rp9,2 miliar yang ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025 itu hingga kini diperkirakan baru mencapai sekitar 50 persen, meski telah memasuki tahun anggaran 2026.

Direktris Pengkajian dan Pengembangan Advokasi Rakyat (PIAR) NTT, Sarah Lery Mboeik, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi NTT dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, segera melakukan audit investigasi terhadap proyek tersebut.

Menurut Sarah, keterlambatan penyelesaian proyek selama dua tahun dengan progres fisik yang masih jauh dari target merupakan kondisi yang tidak wajar dan harus diusut secara terbuka.

“Proyek ini dibiayai negara menggunakan uang rakyat sebesar Rp9,2 miliar. Sesuai kontrak seharusnya selesai pada akhir Desember 2025, tetapi sekarang sudah masuk tahun anggaran kedua di 2026 dan fisiknya diperkirakan baru sekitar 50 persen. Ini harus diaudit agar jelas apa persoalannya,” tegas Sarah saat dikonfirmasi di Kupang, Senin (21/9/2026).

Ia menilai audit investigasi penting dilakukan untuk memastikan penyebab keterlambatan proyek, termasuk menelusuri kemungkinan adanya persoalan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan di lapangan.

Sarah juga meminta Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) selaku pemilik proyek bersikap transparan dengan membuka data perkembangan pekerjaan serta penggunaan anggaran kepada publik.

Menurutnya, apabila kontraktor pelaksana terbukti tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, BWS NT II harus mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“BWS jangan diam. Buka seluruh dokumen progres pekerjaan kepada publik. Kalau kontraktor tidak mampu menyelesaikan proyek, ambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Jangan biarkan proyek strategis ini terus berlarut-larut,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Desa Naunu dan masyarakat sekitar Bendung Oelnaimuti mengeluhkan lambatnya pembangunan bendung yang diharapkan menjadi sumber air irigasi bagi lahan pertanian di wilayah Fatuleu. Warga khawatir keterlambatan proyek akan berdampak pada musim tanam mendatang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWS NT II maupun kontraktor pelaksana belum memberikan klarifikasi resmi terkait desakan audit investigasi tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti persoalan ini agar pembangunan Bendung Oelnaimuti dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi petani di Kabupaten Kupang.(Eman)

PIAR NTT Minta BPK dan Kejati Usut Keterlambatan Proyek Bendung Oelnaimuti Rp9,2 Miliar

Berita Terkait

Tinggalkan komentar