KKJ NTT-AJI Kupang Soroti Pemberitaan Sepihak dalam Kasus Bildad Thonak

KUPANG,JurnalTimor.id– Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang menyoroti sejumlah pemberitaan terkait laporan terhadap advokat Bildad Torino Mauridz Thonak, S.H.

KKJ NTT dan AJI Kupang menilai terdapat pemberitaan mengenai persoalan tersebut yang cenderung menyajikan informasi secara sepihak, menggunakan judul yang provokatif serta belum memberikan ruang yang memadai bagi pihak yang diberitakan untuk menyampaikan klarifikasi.

Sikap tersebut dituangkan dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Kupang pada 6 Agustus 2026 dan ditandatangani Ketua KKJ NTT Obet Gerimu serta Ketua AJI Kupang Djemi Amnifu.

Dalam pernyataan itu, KKJ NTT dan AJI Kupang menegaskan bahwa persoalan yang melibatkan Bildad Thonak masih berproses di sejumlah institusi. Di antaranya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik di DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTT serta laporan pidana dugaan penipuan yang disebut sedang berproses di Polda NTT dan Polresta Kupang.

KKJ NTT dan AJI Kupang menjelaskan, Bildad Thonak merupakan Wakil Ketua KKJ NTT. Atas dasar itu, kedua organisasi tersebut menyatakan perlu memberikan penjelasan kepada publik agar informasi yang beredar tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Mereka menyebut telah melakukan konfirmasi dan meminta keterangan langsung dari Bildad Thonak mengenai persoalan yang dipersoalkan.

Dari hasil penelusuran tersebut, KKJ NTT dan AJI Kupang menyatakan menemukan adanya kesepakatan pembayaran jasa hukum yang dilakukan dengan mekanisme pencicilan selama proses perkara berlangsung.

Menurut keterangan yang mereka himpun, pembayaran jasa hukum tersebut disepakati untuk dilakukan secara bertahap sejak perkara berada di Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

KKJ NTT juga menyebut terdapat percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Bildad Thonak dan Izhak Eduard Rihi yang membahas BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan pembayaran jasa hukum.

Selain itu, mereka menyatakan menemukan bukti transfer dari Izhak Eduard Rihi ke rekening Bildad Thonak. Dalam keterangan transaksi tersebut tercantum pembayaran jasa pengacara.
Namun, dalam perjalanan perkara, Izhak Eduard Rihi disebut kemudian meminta agar uang yang telah dibayarkan dikembalikan setelah merasa keberatan terhadap hasil putusan kasasi.

KKJ NTT dan AJI Kupang menyebut Bildad Thonak kemudian mengembalikan uang tersebut kepada Izhak Eduard Rihi setelah mendapat saran dari sejumlah senior pengacara.

Pengembalian itu, menurut pernyataan kedua organisasi tersebut, dilakukan untuk menjaga reputasi dan nama baik Bildad Thonak.

Dengan adanya pengembalian tersebut, KKJ NTT dan AJI Kupang menyatakan Bildad Thonak pada akhirnya tidak menerima pembayaran jasa hukum atas perkara yang telah ditanganinya sejak tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Soroti Pemberitaan yang Dinilai Tidak Berimbang

Dalam pernyataan sikapnya, KKJ NTT dan AJI Kupang juga memberikan perhatian serius terhadap cara sejumlah media memberitakan persoalan tersebut.

Mereka menilai pemberitaan yang hanya menampilkan satu sisi, menggunakan judul clickbait, mencampurkan fakta dengan opini serta tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk memberikan klarifikasi dapat bertentangan dengan prinsip dasar jurnalistik.

“Pemberitaan yang hanya menampilkan satu sisi, memelintir fakta, memakai judul clickbait yang menyesatkan, dan mengabaikan hak jawab, telah mencederai prinsip keberimbangan dan akurasi,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut.

KKJ NTT dan AJI Kupang mengingatkan bahwa jurnalis memiliki kewajiban melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diperoleh sebelum dipublikasikan.

Informasi yang belum terverifikasi, menurut mereka, tidak seharusnya disajikan sebagai sebuah fakta yang sudah final.

Mereka juga mengingatkan agar jurnalis tidak mencampurkan fakta dengan opini serta menghindari pemberitaan yang berpotensi menggiring opini publik terhadap seseorang yang persoalannya masih dalam proses.
Temukan Dua Kali Transfer
Dalam pernyataan tersebut, KKJ NTT menyebut hasil penelusuran mereka menemukan adanya dua kali transfer dari Izhak Eduard Rihi ke rekening Bildad Thonak.

Kedua transaksi tersebut, menurut KKJ NTT, mencantumkan keterangan yang berkaitan dengan pembayaran biaya jasa pengacara.

KKJ NTT juga menyatakan memperoleh keterangan dari Izhak Eduard Rihi bahwa yang bersangkutan tidak pernah memberikan pernyataan pers kepada pihak mana pun terkait pengaduan dugaan pelanggaran etik terhadap Bildad Thonak di DPD KAI NTT.

Temuan dan keterangan tersebut, menurut KKJ NTT dan AJI Kupang, perlu menjadi bagian yang diperhatikan dalam pemberitaan agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya bersumber dari satu pihak.

Media Diminta Berikan Hak Jawab

KKJ NTT dan AJI Kupang meminta perusahaan pers maupun jurnalis yang memberitakan persoalan tersebut untuk melakukan verifikasi secara berlapis.

Pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan juga harus diberikan ruang yang proporsional untuk memberikan klarifikasi melalui mekanisme hak jawab maupun hak koreksi.

Menurut mereka, keberimbangan bukan berarti media harus menghindari pemberitaan terhadap suatu persoalan. Pers tetap memiliki fungsi kontrol sosial dan berhak melakukan kritik terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, fungsi tersebut harus dijalankan berdasarkan fakta, data dan prinsip-prinsip jurnalistik.

KKJ NTT dan AJI Kupang juga mengingatkan agar istilah “pemberitaan tendensius” tidak digunakan sebagai alasan untuk membatasi atau membungkam kebebasan pers.
Sebaliknya, mereka mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, transparan dan bertanggung jawab.

“Jurnalisme tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menyerang, menghakimi maupun memihak kepentingan tertentu,” tegas mereka dalam pernyataan tersebut.

Dorong Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pers

KKJ NTT dan AJI Kupang selanjutnya meminta Dewan Pers memperkuat pengawasan serta penegakan Kode Etik Jurnalistik.
Mereka juga mendorong adanya tindakan terhadap media yang terbukti melakukan pelanggaran jurnalistik secara berulang.

Untuk penyelesaian sengketa pers, KKJ NTT dan AJI Kupang menegaskan mekanisme yang ditempuh semestinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Mereka mendorong agar persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem penyelesaian sengketa pers, bukan langsung menggunakan jalur hukum pidana umum.

KKJ NTT dan AJI Kupang berharap media massa di NTT tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, namun tetap berpegang pada fakta, data, verifikasi dan etika jurnalistik.

“Pers yang kuat adalah pers yang dipercaya karena kepercayaan itu hanya lahir dari pemberitaan yang jujur, berimbang, dan bertanggung jawab,” demikian bunyi pernyataan KKJ NTT dan AJI Kupang.

KKJ NTT-AJI Kupang Soroti Pemberitaan Sepihak dalam Kasus Bildad Thonak

Berita Terkait

Tinggalkan komentar