PIAR NTT Desak Menteri PU Ganti Kasatker OP di BBWS NT II Kupang

KUPANG,JurnalTimor.id– Perkumpulan Inisiatif Advokasi Rakyat (PIAR) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, segera mengevaluasi dan mengganti Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan (Kasatker OP) Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II) Kupang. Desakan itu muncul menyusul absennya Kasatker OP saat penanganan darurat pengerukan sedimen di Daerah Irigasi (DI) Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), ketika masyarakat tengah menghadapi krisis air akibat musim kemarau.

Direktris PIAR NTT, Sarah Lery Mbeik, menyampaikan desakan tersebut kepada media melalui sambungan telepon WhatsApp. Menurutnya, ketidakhadiran pejabat yang bertanggung jawab di lapangan mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam situasi yang membutuhkan penanganan cepat.

“Kritik tajam layak diberikan kepada pejabat lapangan yang tidak peka terhadap kondisi darurat dan hanya berkedok alasan sakit untuk menghindari tanggung jawab. Sikap seperti ini menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan hilangnya empati saat masyarakat membutuhkan pertolongan. Karena itu, Menteri PU Dody Hanggodo harus segera menggantinya. Masih banyak orang yang peduli terhadap masyarakat dan siap bekerja untuk daerah yang sedang menghadapi kesulitan akibat musim kemarau,” tegas Sarah.

Mantan anggota DPD RI itu menilai pejabat yang tidak responsif terhadap persoalan masyarakat dan tidak hadir di lokasi saat terjadi kondisi darurat tidak layak memimpin satuan kerja yang menangani operasi dan pemeliharaan sumber daya air di NTT.

“Kalau memang sakit dan tidak sanggup turun ke lapangan, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan. Masih banyak orang yang sehat dan siap bekerja untuk rakyat NTT,” ujarnya.

Sarah mengaku menerima laporan bahwa Kasatker OP beralasan sakit sehingga tidak dapat turun ke lokasi. Namun, berdasarkan hasil konfirmasi yang diperoleh PIAR NTT, yang bersangkutan disebut telah meninggalkan Kupang sejak Jumat, 1 Agustus 2026.

“Dari laporan dan hasil konfirmasi yang kami terima, sejak Jumat beliau sudah tidak berada di Kupang. Ketika terjadi penumpukan sedimen dan masyarakat Linamnutu mengalami kesulitan air bersih, hanya staf OP yang diterjunkan ke lapangan. Padahal kondisi di sana membutuhkan penanganan cepat dan pengambilan keputusan yang tepat,” katanya.

PIAR NTT menilai tidak hadirnya Kasatker OP menyebabkan koordinasi di lapangan tidak berjalan maksimal. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik maupun anggaran, keberadaan Kasatker dinilai sangat penting dalam menentukan langkah-langkah teknis.

“Selama ini yang kami temui hanya staf. Banyak keputusan teknis penting tidak bisa diambil karena tidak ada pejabat yang berwenang. Akibatnya pekerjaan menjadi lambat, sementara ratusan hektare sawah dan ratusan kepala keluarga terancam gagal tanam serta mengalami krisis air,” ujar Sarah.

Atas kondisi tersebut, PIAR NTT menyampaikan tiga tuntutan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kasatker OP BBWS NT II, segera menunjuk pejabat baru yang aktif bertugas di wilayah NTT, khususnya Timor Tengah Selatan, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas tahun 2026 berupa pembangunan sumur bor, normalisasi DI Linamnutu, dan pengerukan sedimen sebelum puncak musim kemarau.

“Kami tidak sedang menyerang pribadi siapa pun. Ini murni soal pelayanan publik. Menteri PU harus hadir menjawab keresahan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BBWS NT II Kupang, Frengky Welkis, yang memimpin langsung penanganan sedimen dan pengecekan sumber air di Desa Linamnutu, Minggu (3/8/2026), membenarkan bahwa Kasatker OP tidak hadir di lokasi.

“Berdasarkan hasil konfirmasi kami kepada beliau, yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya sedang sakit sehingga tidak bisa hadir di lokasi. Informasi yang kami terima hanya itu,” kata Frengky.

PIAR NTT Desak Menteri PU Ganti Kasatker OP di BBWS NT II Kupang

Berita Terkait

Tinggalkan komentar