KEFAMENANU, JurnalTimor.id – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), menegaskan keseriusannya dalam menangani aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan sungai.
Namun, upaya penertiban di lapangan belum berjalan optimal karena tim terpadu yang disiapkan pemerintah daerah masih menghadapi kendala administrasi dan anggaran operasional.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten TTU, Hieronimus Kab Bana, S.TP., M.Si., mengatakan, pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah untuk menghentikan aktivitas pertambangan emas ilegal, mulai dari rapat koordinasi hingga sosialisasi instruksi Bupati kepada masyarakat melalui pemerintah kecamatan dan desa.
Menurut Hieronimus, Bupati TTU telah mengeluarkan surat resmi kepada Wakil Bupati TTU untuk menindaklanjuti pembentukan tim terpadu yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), UPT Pertambangan, Polres TTU, Kodim, Kejaksaan, unsur intelijen, para camat, serta kepala desa.
“Berkaitan dengan program penanganan penambangan emas tanpa izin, sikap pemerintah daerah Kabupaten TTU sudah sangat serius.
Bapak Bupati telah mengeluarkan surat resmi kepada Bapak Wakil Bupati untuk membentuk tim terpadu yang melibatkan sejumlah OPD dan unsur terkait lainnya,” jelas Hieronimus.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menggelar dua kali rapat koordinasi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Rapat pertama dilaksanakan bersama Bupati dan Wakil Bupati TTU. Selanjutnya, rapat kedua melibatkan para camat guna memastikan instruksi pemerintah daerah diteruskan kepada kepala desa dan masyarakat di wilayah masing-masing.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah meminta agar aktivitas penambangan emas tanpa izin dihentikan.
Berdasarkan laporan sementara yang diterima dari para camat, aktivitas penambangan emas ilegal disebut tidak lagi berlangsung.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran laporan tersebut sekaligus menindaklanjuti rencana penertiban.
“Dari laporan para camat, untuk sementara disampaikan bahwa tidak ada lagi aktivitas tambang emas.
Tetapi, pemerintah daerah tetap harus turun langsung ke lokasi untuk memastikan sekaligus melakukan penertiban,” ujarnya.
Tim Terpadu Terkendala SK dan Anggaran
Hieronimus mengakui, meskipun koordinasi dan sosialisasi telah dilakukan, pelaksanaan tugas tim terpadu hingga saat ini belum berjalan secara optimal.
Salah satu kendala utama adalah kebutuhan dasar hukum yang jelas melalui surat keputusan (SK) pembentukan tim terpadu.
Dokumen tersebut dinilai penting agar setiap unsur yang terlibat memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Selain persoalan administrasi, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi hambatan.
Tim membutuhkan dukungan biaya untuk bahan bakar minyak (BBM), konsumsi, dan kebutuhan pendukung lainnya ketika melakukan penertiban di lapangan.
“Kita sudah berbincang dengan Wakil Bupati. Beliau menyampaikan agar kebutuhan anggaran operasional ini dikoordinasikan sehingga tim bisa difasilitasi untuk bekerja.
Karena, ketika tim turun ke lapangan, tentu membutuhkan biaya operasional,” ungkapnya.
Menurut Hieronimus, penyelesaian kedua kendala tersebut menjadi penting agar tim terpadu dapat segera menjalankan tugas sesuai rencana pemerintah daerah.
Peralatan Tambang Ilegal Bakal Diangkut
Setelah persiapan administrasi dan kebutuhan operasional terpenuhi, pemerintah daerah berencana menurunkan tim terpadu untuk melakukan penertiban langsung di lokasi pertambangan.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah membersihkan kawasan sungai dari berbagai peralatan yang digunakan untuk aktivitas penambangan emas ilegal.
Peralatan tersebut direncanakan diangkut dan dikumpulkan di Kantor Bupati TTU sebagai bagian dari upaya penertiban.
Pelaksanaannya akan melibatkan unsur terkait sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hieronimus menegaskan, sosialisasi kepada masyarakat merupakan langkah awal yang harus dilanjutkan dengan tindakan nyata.
Tanpa penertiban yang konsisten, larangan aktivitas pertambangan ilegal dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku.
“Kita sudah melakukan sosialisasi instruksi Bupati dan turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat.
Namun, kalau tidak diikuti dengan tindakan tegas, dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku,” katanya.
Minta Aparat Penegak Hukum Terlibat Aktif
Hieronimus juga menekankan pentingnya keterlibatan aparat penegak hukum (APH), terutama Polres TTU dan Kejaksaan, dalam penanganan aktivitas penambangan emas tanpa izin.
Menurutnya, persoalan PETI tidak cukup diselesaikan melalui sosialisasi dan imbauan.
Diperlukan kerja sama lintas sektor, pengawasan langsung, serta penegakan hukum sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen mendorong agar tim terpadu segera bekerja setelah berbagai kendala yang ada dapat diselesaikan.
Penanganan tersebut diharapkan mampu menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin sekaligus mencegah dampak lingkungan yang berpotensi ditimbulkan, terutama terhadap kawasan sungai.
Hieronimus berharap seluruh unsur yang telah dilibatkan dapat memperkuat koordinasi sehingga rencana penertiban tidak terus tertunda.
Dengan demikian, upaya pemerintah daerah dalam menangani pertambangan emas ilegal di Kabupaten TTU dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(PULCHERIO).
