KEFAMENANU, JurnalTimor.id – Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamillus Elu, S.H., membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Terpadu Mandiri Ponu (KTM Ponu), Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten TTU tersebut menjadi forum koordinasi dan konsultasi lintas sektor untuk menyelaraskan perencanaan tata ruang dengan kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Penyusunan RDTR dan KLHS KTM Ponu diharapkan menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang terarah, pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan potensi kawasan Ponu secara optimal.
Melalui forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan rekomendasi untuk menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang dan kajian lingkungan hidup agar sesuai dengan kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat.
RDTR nantinya menjadi acuan dalam mengatur pemanfaatan ruang secara lebih terperinci, mencakup pengembangan kawasan permukiman infrastruktur, kegiatan ekonomi dan berbagai fungsi ruang lainnya.
Sementara itu, KLHS berperan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan aspek lingkungan hidup dipertimbangkan dalam proses perencanaan.
Dengan demikian, pengembangan KTM Ponu tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kawasan tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan kepentingan masyarakat, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten TTU.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); tim penyusun materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR KTM Ponu dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, serta Forum Penataan Ruang Kabupaten TTU.
Turut hadir pimpinan perangkat daerah terkait dari Pemerintah Provinsi NTT, Kabupaten Belu, dan Kabupaten TTU, pimpinan instansi vertikal terkait, Camat Biboki Anleu dan Camat Biboki Moenleu, para kepala desa, serta undangan lainnya.
Keterlibatan berbagai pihak dalam FGD dan konsultasi publik ini menjadi bagian penting untuk membangun kesepahaman mengenai arah penataan ruang kawasan Ponu.
Melalui proses perencanaan yang terkoordinasi dan partisipatif, penyusunan RDTR dan KLHS KTM Ponu diharapkan menghasilkan dokumen berkualitas yang dapat menjadi pedoman pembangunan serta mendukung pengembangan kawasan perkotaan Ponu secara terencana, terintegrasi dan berkelanjutan.
