PIAR Tantang Kejati NTT Bongkar Dugaan Korupsi di Satker OP BBWS Nusa Tenggara II Kupang

KUPANG,JurnalTimor.id– Persoalan dugaan penyimpangan dana Operasional dan Pemeliharaan (OP) Bendungan Lere di Kabupaten Sabu Raijua senilai Rp1,3 miliar kembali mendapat sorotan.

Direktris PIAR Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarah Lery Mboeik, menilai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada Satker Operasional dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II) Kupang tersebut sudah semestinya ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.

Menurut Sarah, dugaan persoalan di lapangan tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut sementara proses hukum yang berjalan justru terkesan belum menunjukkan langkah konkret untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab.

“Kami melihat ada persoalan yang sudah terjadi dan harus dijelaskan secara hukum. Karena itu, kami mempertanyakan keseriusan Kejaksaan dalam menangani kasus ini. Jangan sampai pemeriksaan saksi hanya menjadi formalitas tanpa ada langkah lanjutan,” tegas Sarah Lery Mboeik.

Ia mengatakan, penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Sabu Raijua sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT.

Namun, menurut Sarah, pemeriksaan tersebut harus diikuti dengan pendalaman terhadap seluruh rangkaian pengelolaan dana OP Bendungan Lere.

Mulai dari perencanaan, pencairan dan penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga kondisi Bendungan Lere di lapangan harus menjadi bagian dari proses penyelidikan maupun penyidikan.

“Jangan hanya periksa saksi kemudian selesai. Harus dilihat uangnya digunakan untuk apa, pekerjaannya seperti apa, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Kalau memang ada kesalahan atau penyimpangan, harus ada tindakan hukum,” katanya.

Sarah menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan administrasi biasa. Sebab, dana OP Bendungan Lere merupakan uang negara yang penggunaannya berkaitan langsung dengan keberlangsungan fungsi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Terlebih, masyarakat Sabu Raijua masih menghadapi persoalan kekeringan dan membutuhkan keberadaan infrastruktur sumber daya air yang dapat berfungsi secara optimal.

“Ini bukan hanya soal angka Rp1,3 miliar. Ada kepentingan masyarakat di sana. Ketika bendungan yang seharusnya memberikan manfaat justru dilaporkan mengalami kebocoran dan tidak berfungsi optimal, maka harus ada penjelasan. Termasuk bagaimana anggaran operasional dan pemeliharaannya digunakan,” ujar Sarah.

Karena itu, PIAR NTT meminta Kejaksaan Tinggi NTT tidak terkesan membiarkan persoalan tersebut berjalan tanpa kepastian.

Sarah bahkan mendesak Kejati NTT mengambil alih penanganan perkara tersebut apabila Kejari Sabu Raijua dinilai belum mampu mengungkap dugaan penyimpangan secara menyeluruh.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi NTT segera mengambil alih kasus ini. Jangan terkesan hanya mengikuti prosedur formal. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, bongkar sampai tuntas,” tegasnya.

Menurut Sarah, keseriusan aparat penegak hukum dapat dilihat dari sejauh mana penyidik mampu mengembangkan hasil pemeriksaan saksi menjadi fakta hukum yang lebih terang.

Ia meminta penyidik tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah diperiksa apabila dari hasil pendalaman ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.

“Kalau ada pihak lain yang terlibat, siapa pun itu, harus diperiksa. Jangan hanya berhenti di bawah. Kalau bukti mengarah kepada pihak yang lebih tinggi, harus ditelusuri juga,” katanya.

Sarah juga mempertanyakan apabila dugaan persoalan dalam penggunaan dana OP sudah muncul, tetapi penanganannya tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa proses hukum hanya berjalan sebatas memenuhi tahapan pemeriksaan.

“Jangan sampai masyarakat melihat Kejaksaan hanya memeriksa saksi, kemudian tidak ada kejelasan. Itu yang kami kritik. Penegakan hukum harus terlihat dari langkah konkretnya, bukan hanya dari pemeriksaan yang dilakukan,” ujar Sarah.

Ia menegaskan, PIAR NTT tidak meminta aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti. Namun, proses hukum harus dilakukan secara serius dan transparan apabila telah ditemukan indikasi maupun alat bukti yang cukup.

“Kalau memang belum cukup bukti, silakan dalami. Tetapi kalau alat bukti sudah cukup dan unsur pidananya terpenuhi, jangan ragu mengambil tindakan hukum sesuai ketentuan,” katanya.

Sarah kembali menegaskan PIAR NTT akan mengawal kasus tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai dugaan penyimpangan dana OP Bendungan Lere.

“Kami akan terus mengawal kasus ini. Kesalahan yang sudah terjadi harus dijelaskan, penggunaan uang negara harus dipertanggungjawabkan, dan kalau ditemukan tindak pidana korupsi, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” pungkasnya.(Eman)

PIAR Tantang Kejati NTT Bongkar Dugaan Korupsi di Satker OP BBWS Nusa Tenggara II Kupang

Berita Terkait

Tinggalkan komentar