Belum Ada Kontrak, PT Nindya Karya Diduga Curi Start Proyek Irigasi Oelnunu

KABUPATEN KUPANG,JurnalTimor.id– Proyek rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Oelnunu di Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menuai sorotan. PT Nindya Karya (Persero) diduga memulai pekerjaan sebelum kontrak resmi ditandatangani dengan Satuan Kerja (Satker) PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BBWS NT II) Kupang.

Ironisnya, pekerjaan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui program Instruksi Presiden (Inpres) dengan nilai lebih dari Rp3 miliar itu justru terhenti. Lokasi proyek kini ditinggalkan setelah alat berat, material, dan para pekerja diangkut keluar dari area pekerjaan sejak akhir Oktober 2026.

Kondisi tersebut memicu keresahan warga, terutama para petani yang menggantungkan kebutuhan air untuk mengolah lahan persawahan dari bendung tersebut. Terlebih, musim hujan segera tiba, sementara kondisi bendung dan jaringan irigasi belum kembali berfungsi seperti semula.

Dugaan pekerjaan mendahului kontrak ini terungkap saat warga dan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Naunu memberikan keterangan kepada tim Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang yang turun langsung meninjau lokasi proyek, Rabu, 4 November 2026.

Ketua P3A Desa Naunu, Jhony Beba, mengaku kelompok tani maupun masyarakat setempat tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan. Mereka hanya mengikuti sosialisasi yang dilakukan pihak PT Nindya Karya bersama Balai Sungai beberapa bulan sebelum pekerjaan dimulai.

“Kami di sini sebagai warga dan kelompok tani juga tidak tahu persis pekerjaan ini. Kami hanya dengar dari Pak Surya, salah satu orang PT Nindya Karya, bahwa mereka belum ada kontrak pekerjaan Bendung Oelnunu,” ungkap Jhony.

Menurutnya, persoalan semakin serius setelah terjadi masalah antara pihak kontraktor dan subkontraktor. Dampaknya, seluruh pekerja, alat berat, serta material di lokasi proyek diangkut keluar sehingga pekerjaan bendung terhenti.

Sebagai Ketua P3A, Jhony mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada pemerintah desa dan Dinas PUPR Kabupaten Kupang agar segera ditindaklanjuti. Ia khawatir keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat.

“Sebagai Ketua P3A, saya sudah melaporkan masalah ini ke desa dan Pemerintah Kabupaten Kupang, yakni Dinas PUPR, agar bisa ditindaklanjuti. Ini sudah dekat musim hujan. Kalau sampai bendung ini tidak selesai, kami tidak bisa makan,” tegasnya.

Jhony menjelaskan, sebelum pekerjaan rehabilitasi dimulai, kondisi bendung sebenarnya masih dapat dimanfaatkan oleh petani. Meski terdapat kerusakan atau patahan di beberapa bagian jaringan irigasi utama, masyarakat selama ini masih bergotong royong melakukan perbaikan agar kebutuhan air untuk persawahan tetap terpenuhi.

Namun, setelah pekerjaan proyek dimulai, sejumlah bagian bendung dibongkar, termasuk pintu-pintu air yang sebelumnya masih digunakan petani. Kini, masyarakat justru khawatir tidak dapat mengairi sawah apabila pekerjaan tersebut tidak segera dilanjutkan.

“Ini bendung sebelum dibongkar masih baik dan bisa kami pakai. Sekarang mereka datang, bongkar, buang semua pintu air, lalu ditinggalkan seperti ini. Nanti bagaimana nasib kami kalau hujan sudah turun?” keluhnya.

Persoalan tersebut mendapat perhatian langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Yupiter Selan, yang memimpin tim kejaksaan meninjau lokasi pekerjaan.

Yupiter mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang agar kontraktor yang bertanggung jawab segera melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan. Menurutnya, jangan sampai persoalan antara pihak pelaksana justru merugikan masyarakat, khususnya para petani yang membutuhkan bendung tersebut.

“Saya minta siapa pun kontraktor yang mengerjakan proyek ini agar segera kembali dan menyelesaikan pekerjaan. Kalau tidak, akan kami proses hukum,” tegas Yupiter di lokasi proyek, Rabu, 4 November 2026.

Ia mengaku, setelah menerima laporan dan melihat langsung kondisi di lapangan, pihaknya menemukan bahwa pekerjaan bendung memang ditinggalkan oleh kontraktor pelaksana.

Karena itu, Kejari Kabupaten Kupang akan terus memantau perkembangan pekerjaan tersebut hingga benar-benar diselesaikan.

“Ini nanti kita pantau terus sampai tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BBWS Nusa Tenggara II Kupang melalui Kepala Satker PJPA Irigasi NTT, Arly Muleri, membenarkan bahwa pekerjaan di beberapa titik Bendung dan Jaringan Irigasi Oelnunu telah dilakukan PT Nindya Karya sebelum kontrak resmi ditandatangani.

“Memang benar, Pak. Ada beberapa titik yang sudah dikerjakan oleh PT NK sebelum ada kontrak. Kontrak itu baru direncanakan untuk ditandatangani minggu ini,” ungkap Arly.

Ia mengatakan pihaknya akan segera meminta kontraktor PT Nindya Karya untuk kembali melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi Bendung Oelnunu.

Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi adanya pekerjaan yang telah dilakukan sebelum penandatanganan kontrak resmi. Kini, masyarakat Desa Naunu menunggu kepastian penyelesaian proyek tersebut agar bendung dan jaringan irigasi dapat kembali berfungsi sebelum musim tanam tiba.(Eman)

Belum Ada Kontrak, PT Nindya Karya Diduga Curi Start Proyek Irigasi Oelnunu

Berita Terkait

Tinggalkan komentar